Jember, Kabarpas.com – Pengalaman politik dan kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan menjadi alasan Bareng Rakyat menyatakan dukungan kepada Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dukungan tersebut disampaikan Koordinator Nasional Bareng Rakyat Bidang Pengorganisiran, Svara Gerwaniandira. Menurut dia, Indonesia membutuhkan sosok wakil presiden yang tidak hanya berperan sebagai pendamping kepala negara, tetapi juga mampu memperkuat koordinasi politik dan menjaga efektivitas pemerintahan.
“Wakil presiden bukan jabatan pelengkap. Ia harus menjadi bagian strategis dari proses pengambilan keputusan dan memastikan pemerintahan bekerja secara efektif,” jelasnya.
Svara menilai, Dasco memiliki pengalaman politik yang menjadi modal penting untuk menjalankan peran tersebut. Pengalaman di parlemen serta posisinya sebagai Ketua Harian Partai Gerindra dinilai memberinya pemahaman terhadap dinamika politik nasional.
Selain itu, kemampuan komunikasi Dasco dianggap dapat menjadi jembatan untuk mempertemukan berbagai kepentingan dalam pemerintahan.
“Dasco memiliki pengalaman politik dan kemampuan komunikasi yang menjadi modal penting untuk menjembatani berbagai kepentingan dalam pemerintahan,” ujarnya.
Meski demikian, Svara mengingatkan bahwa dukungan terhadap Dasco tidak boleh semata-mata dimaknai sebagai upaya memperkuat konsolidasi elite politik.
Menurut dia, stabilitas politik harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan nasional, kata dia, tetap harus berpijak pada kepentingan publik, terutama dalam menjawab persoalan ketimpangan ekonomi, lapangan kerja, dan akses masyarakat terhadap sumber daya.
“Stabilitas politik tidak boleh menjadi tujuan akhir. Stabilitas harus menghasilkan keadilan sosial dan memperbaiki kehidupan rakyat,” ucapnya.
Svara juga menilai persoalan bangsa tidak cukup diselesaikan melalui kompromi antarpartai politik maupun pembagian kekuasaan. Diperlukan kepemimpinan yang mampu menerjemahkan keputusan politik menjadi kebijakan konkret yang dirasakan masyarakat.
Dalam kaitan itu, dia berpandangan bahwa hubungan antara gerakan masyarakat sipil dan pemerintah tidak harus selalu berada dalam posisi berseberangan.
Namun, keterlibatan gerakan rakyat dalam dinamika kekuasaan harus tetap disertai sikap kritis dan independen. Dengan demikian, dukungan politik tidak lantas menghilangkan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
“Gerakan rakyat tidak harus selalu berada di luar kekuasaan. Yang terpenting adalah menjaga independensi sikap dan memastikan kekuasaan tetap bisa dikritik,” ujar Svara.
Dia menambahkan, partisipasi masyarakat dalam politik tidak semestinya berhenti setelah proses pemilihan pemimpin. Masyarakat juga perlu terlibat dalam mengawasi kebijakan dan memastikan kekuasaan dijalankan untuk kepentingan publik.
“Bagi kami, ukuran kepemimpinan bukan sekadar siapa yang menduduki jabatan, melainkan kepentingan siapa yang diperjuangkan melalui jabatan tersebut,” katanya.
Svara menegaskan, dukungan Bareng Rakyat terhadap Dasco juga harus ditempatkan dalam kerangka tuntutan terhadap arah kebijakan nasional. Legitimasi seorang pemimpin, menurut dia, tidak cukup bertumpu pada kekuatan koalisi politik, tetapi harus dibuktikan melalui kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, Bareng Rakyat saat ini disebut telah membangun jaringan pengorganisasian di sejumlah wilayah Indonesia.
Gerakan tersebut telah hadir di seluruh provinsi di Pulau Jawa, termasuk DKI Jakarta. Selain itu, jaringan Bareng Rakyat juga tersebar di Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Selatan, dan sejumlah wilayah di Sulawesi.
Perluasan jaringan tersebut menjadi bagian dari upaya Bareng Rakyat membangun konsolidasi dan memperkuat gerakan masyarakat di tingkat nasional. (dan/ian).

















