Reporter: Hari Kurniawan
Editor: Memey
___________________________________
Banyuwangi (Kabarpas.com) – Pelaut Indonesia merupakan aset negara yang patut untuk diperhatikan perlindungan dan kesejahteraannya. Dengan tidak adanya perlindungan bagi pelaut, akan mustahil program Pemerintah terkait wacana Indonesia menjadi negara poros maritim dunia dapat terwujud.
Pernyataan diatas disampaikan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPKEP-KSPI), Sunandar, saat mengunjungi sekretariat Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) cabang Banyuwangi, Jawa Timur dalam rangka konsolidasi terkait wacana afiliasi PPI ke FSPKEP.
Sunandar menekankan, dari hasil pertemuan dengan pengurus PPI cabang Banyuwangi dihasilkan bahwa beberapa akar dari permasalahan pelaut yaitu meliputi teknis pengupahan yang belum jelas, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang belum maksimal diterapkan, persoalan pemutusan hubungan kerja sepihak, hingga hak pesangon dan THR yang jarang didapat oleh para pelaut.
“Saya sangat prihatin dengan kondisi ketenagakerjaan pelaut khususnya di wilayah Banyuwangi ini. Begitu banyak kasus-kasus pelaut yang disampaikan oleh pengurus PPI Banyuwangi. Untuk itu, kami mendesak pemerintah untuk melindungi hak pelaut,” kata Sunandar kepada Kabarpas.com beberapa waktu yang lalu.
Untuk itu, FSPKEP bersama-sama dengan PPI berkomitmen untuk memperjuangkan apa yang memang menjadi hak-hak pelaut demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kita akan bergerak bersama dalam mewujudkan keadilan bagi pelaut agar hasil laut yang ada di Indonesia bisa berkembang dan diakui dunia,” tutup Sunandar. (har/mey).
