Reporter : Amelia Putri
Editor : Anis Natasya
Probolinggo, Kabarpas.com – Senin (26/3/2018) Bappeda dan Litbang Kota Probolinggo menggelar pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2019 di Gedung Puri Manggala Bhakti.
Kepala Bappeda dan Litbang Budiono Wirawan mengatakan maksud dilaksanakan musrenbang Kota Probolinggo Tahun 2019 adalah memadukan perencanaan pembangunan 2019 antar stakeholder di Kota Probolinggo.
“Tujuannya untuk mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keterpaduan antara rancangan renja SKPD Kota Probolinggo tahun 2019 dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo dalam upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan tahun 2019,” kata Budiono.
Dari jumlah 2022 usulan dengan nominal sebesar Rp 159.469.838.971, yang disetujui oleh SKPD dalam forum SKPD yaitu untuk Kecamatan Kademangan sebanyak 55 usulan dengan jumlah nominal Rp 3.405.913750, Kecamatan Wonoasih sebanyak 106 usulan dengan jumlah nominal Rp 6.030.444.999, Kecamatan Mayangan sebanyak 62 usulan dengan nominal Rp 2.621.680.000.
“Untuk 3 Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Kanigaran sebanyak 284 usulan dengan jumlah Rp 23.736.573.580. Sedangkan Kecamatan Kedopok sebanyak 130 usulan dengan jumlah nominal Rp 11.889.265.500. Dengan total keseluruhan sebanyak 637 usulan dengan nominal Rp 47.683.877.892,” jelasnya.
Wali Kota Probolinggo Rukmini mengatakan musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2019 merupakan momentum yang penting, karena memasuki tahun ke lima atau tahun terakhir dari RPJMD Kota Probolinggo tahun 2014-2019 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah serta arah kebijakan pembangunan Daerah.
“Alhamdulillah selama empat tahun ini, banyak hal yang telah kita capai dalam meningkatkan kualitas pembangunan Kota Probolinggo. Diantaranya pertumbuhan ekonomi yang positif dimana dalam lesunya ekonomi global. Perekonomian Kota Probolinggo dari tahun 2015-2017 mulai mengalami peningkatan sebesar 0,34%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,88%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur,” ujar Rukmini.
Walikota menambahkan peningkatan kualitas pembangunan manusia dimana nilai IPM Kota Probolinggo mengalami peningkatan dengan rata-rata 0,5% per tahun. Selain itu, angka kemiskinan tahun 2014-2017 juga mengalami penurunan sebesar 2,07% per tahun.
“Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan rangkaian proses strategis yang dibangun sebagai wahana untuk berdiskusi, berembug antar stakeholder, baik pemerintah, akademisi, swasta maupun masyarakat yang menjadi momentum penting dalam mengakomodir usulan-usulan pembangunan dari bawah,” tegas Rukmini. (mel/nis)
