Reporter : Nova
Editor : Titin Sukmawati
Jakarta, Kabarpas.com – Dalam pendidikan berpikir kritis mutlak diperlukan. Dengan berpikir kritis, seseorang dapat membedakan informasi yang benar dan salah. Pendidikan kritis menjadi bagian penting dalam upaya pencegana ekstrimisme.
Poin ini menjadi salah satu kesimpulan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion) yang digelar Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta. Berlangsung dua hari, 25-26 November 2019, FGD ini mengangkat tema “Penguatan Metode Berpikir Kritis di Bidang Pendidikan sebagai Upaya Mendukung Pencegahan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme”.
Hadir sejumlah narasumber, antara lain: Pastor dan dosen STF Driyarkara Franz Magnis Suseno, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya Akh Muzakki, CISFORM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Abdur Rozaki, perwakilan Kemdikbud Uweis Anis Chairuman, Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah Salatiga Bahrudin, perwakilan Vihara Jakarta Bhiksu Nyanabandhu Shakya, dan mantan Kepala MAN IC Gorontalo dan Serpong Ahmad Hidayatullah.
Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin misalnya, menegaskan tentang pentingnya kemampuan pemikiran kritis bagi peserta didik ketika berhadapan dengan provokasi berbasis agama. Agama menjadi problem ketika dieksploitasi untuk kepentingan politik.
“Kita harus bisa memilah mana agama dan mana politik,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Franz Magnis Suseno yang juga menggarisbawahi pentingnya critical thinking dalam pendidikan di Indonesia.
Pada sessi terpisah, narasumber lainnya, Prof Akh Muzakki mengatakan, unggul dalam sains, unggul dalam pelajaran, ternyata tidak menjamin unggul kebangsaan.
“Jadi, penguasaan akademik siswa tidak berbanding lurus dengan kritis dalam soal nasionalisme. Tempo hari kita dengan profesor yang marah-marah kepada polisi sambil menyebutnya taghut. Ini profesor lho,” tandasnya.
Menanggapi Prof Muzakki, Bhiksu Nyanabandhu Shakya mengatakan nalar kritis siswa terkait nilai-nilai kebangsaan memang rapuh sekali. Jika ditelisik, lanjut Bhiksu Nyanabandhu Shakya, salah kesalahan yang terjadi adalah dihapuskannya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP).
“Padahal PMP bukan sekedar ideologi bangsa. Namun, ia merupakan moral dan etika bangsa,” tandas Bhiksu Vihara Jakarta ini.
Sementara praktisi pendidikan Qaryah Thayyibah Bahrudin, dia menyoroti pentingnya pendidikan terintegrasi dengan lingkungan sekitar. Apalagi, jika lembaga pendidikan bisa ikut mengadvokasi masyarakat dalam mewujudkan keadilan.
“Pendidikan kritis ditanamkan ke peserta didik dan jadikan kampungnya sebagai ruang kelas,” cerita Bahrudin.
“Penggunaan ruang kelas raksasa tersebut menjadikan siswa peduli dan merasa memiliki dengan kampungnya,” lanjutnya.
FGD ini digelar berkat kerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB. (ova/tin).
