Reporter : Yanuar Fahmi
Editor : Agus Hariyanto
Jakarta, Kabarpas.com – Sekertaris jenderal DPD DKI Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) H. Amien Balubaid I menyampaikan langkah Kementerian Haji dan Umrah, merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Kerajaan untuk mencegah kedatangan virus Corona baru.
“Selain melakukan beberapa langkah pencegahan, masuknya warga non-Saudi ke Kerajaan untuk tujuan umrah dan kunjungan juga telah ditangguhkan dan penerbitan visa ditangguhkan sementara,” kata amien Balubaid , sebagaimana keterangan resmi sekaliguus edaran kepada anggota, yang dikeluarkan di Jakarta pada Kamis, (27/2/2020).
Menurut H Amin Balubaid, sehubungan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Saudi pada hari Kamis dini hari, tanggal 27 Februari 2020 tentang penangguhan penerbitan visa dan kedatangan jamaah umrah yang akan masuk ke Saudi untuk sementara waktu, maka dengan ini DPD AMPHURI DKi menghimbau kepada seluruh anggota untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
Di antaranya, pertama; menginformasikan kepada calon jamaah umrah yang sudah terdaftar dan akan berangkat untuk menerima dan memahami kondisi ini dengan penuh kesabaran dan tawakal.
Kedua, pada saat Pemerintah Saudi membuka kembali, agar melakukan reschedule reservasi/pembukuan pesawat, hotel, transportasi dan lain-lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan umrah.
Ketiga, dengan adanya penangguhan ini sementara, diharapkan calon jamaah tidak melakukan pembatalan, tapi melakukan penjadwalan ulang waktu keberangkatannya yang disesuaikan dengan jadwal yang tersedia di PPIU masing-masing.
Keempat, tetap melakukan koordinasi dengan DPP dan atau DPD AMPHURI mengenai perkembangan informasi selanjutnya.
“Termasuk melaporkan kepada DPP dan atau DPD mengenai jumlah calon jamaah Umrah yang terdaftar baik yang sudah mendapatkan visa, tiket atau yang belum,” kata Amien Balubaid kepada Kabarpas.com.
Amien Balubaid menambahkan, DPD AMPHURI DKI tetap melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Ditjen Imigrasi, Maskapai Penerbangan, dan Provider Visa di Saudi agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan kondisi ini. (yan/gus).
