Kota Batu, Kabarpas.com – Tidak bersamaannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap dua dengan tambahan (top up) bantuan bersumber dari APBD membuat pihak pemerintah desa kebingungan. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu terkesan mengulur waktu.
Padahal pihak DPRD Kota Batu sudah meminta kepada Dinsos agar BLT digabungkan sekaligus dengan top up bantuan di tahap kedua. Kekecewaan itu disampaikan oleh anggota DPRD Kota Batu, seperti Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Batu M. Didik Subiyanto. Sebelum-sebelumnya dewan sudah mengingatkan berulang kali agar Dinsos menggabungkan/membarengkan top up dan bantuan sosial baik bersumber dari pusat, provinsi maupun DD agar tidak simpang siur.
“Nyatanya pendapat kami tak dihiraukan oleh dinsos, penyaluran bantuan terkesan sengaja diulur-ulur serta dipisah. Harusnya top up itu dibarengkan pada saat ada penyaluran bantuan dengan yang lain.Tapi itu semua terkesan diabaikan. Kalau saran itu dijalankan, saya yakin akan mempercepat realisasi bantuan bagi penerima,” keluh Kaji Bianto sapaan akrabnya, Jumat (12/6/2020).
Senada, anggota Komisi A DPRD Kota Batu Agung Sugiyono berharap agar bantuan bisa segera direalisasikan pada penerima, tapi Dinsos terkesan sengaja mengulur waktu dan berbelit-belit.
“Kok aneh ya, padahal anggaran yang akan disalurkan juga sudah tersedia. Apa sulitnya, dan apa kendalanya. Uangnya sudah ada, nyatanya sampai dua tahapan top up BLT dari desa tetap saja belum kelar,” heran politisi Gerindra ini.
Memang pantauan di lapangan dan keluhan dari pemdes serta penerima manfaat mengatakan jika penyaluran BLT yang dikucurkan melalui Kemensos dan DD masih menyisakan kerumitan dan tak berjalan efektif. Bantuan sebesar Rp. 600 ribu itu diberikan kepada warga terdampak Covid-19. Pemkot Batu memberikan top up Rp 400 ribu sehingga setiap penerima genap memperoleh BLT Rp 1 juta. Dana tambahan tersebut dialokasikan melalui APBD. Sayangnya, top up tersebut tak serta merta diberikan bersamaan dengan nilai pokok BLT.
Bahkan beberapa diantaranya BLT dan dana top up sudah disalurkan kepada para penerima manfaat, namun tak merata sehingga ada yang belum menerima. Hal ini terjadi di hampir seluruh desa/kelurahan di Kota Batu.
Terpisah, Kepala Desa Pesanggrahan Imam Wahyudi membeberkan, jika di wilayahnya tercatat penerima BLT Kemensos sebanyak 682, tapi penerima bantuan tercatat ada 2630 KK yang layak mendapat bantuan. Karena penduduk Pesanggrahan sangat banyak.
“Untuk mengcover agar semua dapat bantuan, kami meminta Pemkot Batu bisa menganggarkan dan mengcover semua. Dan mempercepat penyaluran bantuan. Sebab kasihan mereka yang belum dapat,” jelas Imam.
Lalu, Kepala Desa Beji, Deni Cahyono ketika dikonfirmasi memaparkan kalau penyaluran BLT tahap kedua di Beji tercatat 228 penerima BLT DD dan 272 penerima BLT Kemensos. Total penerima bantuan terdata ada 1092 KK dan telah terealisasi 1023 penerima bantuan.
“Penyaluran BLT bersumber dari DD dan Kemensos sebesar Rp. 600 ribu. BLT Kemesos disalurkan melalui kantor pos dan disalurkan bersamaan dengan BLT DD,” terangnya.
Hingga berita ini ditulis, Kadinsos Kota Batu, Ririck Masruri belum bisa dikonfirmasi. (lih/wan).
