Kota Batu, Kabarpas.com -Anggaran permodalan PT Batu Wisata Resourch (BWR) yang berasal dari APBD Kota Batu harus dilaporkan pertanggung jawabannya.
DPRD Kota Batu menilai kontribusi PT BWR tak maksimal. Wakil Ketua I DPRD Kota Batu Nurrochman menjelaskan, PT BWR merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang modalnya berasal dari keuangan negara.
“Mereka harus melaporkan secara berkala program kerja pengembangan usaha BWR kepada kita. Tapi tak dilakukan, bahkan koordinasi pun tidak sama sekali dengan DPRD. Padahal yang menyetujui permodalan DPRD,” keluh politisi PKB ini, Kamis (18/6/2020).
Karena DPRD tak ingin jika PT BWR dimanfaatkan oleh beberapa orang. Dengan begitu DPRD bisa sebagai fungsi kontrol anggaran perlu mengetahui tentang investasi dana yang sudah direalisasikan perusahaan daerah tersebut. Mekanismenya pinjaman harus mempertanggunngjawabkan tanggungannya sesuai peraturan daerah (perda) yang dibuat.
“Dari semua itu yang paling penting yaitu evaluasi kinerja manajemen dan personalia PT BWR sebagai azaz akuntabilitas penggunaan anggaran publik yang melekat pada perusahaan. Kalau tidak ada evaluasi intensif akan memicu akumulasi permasalahan kemudian hari,” tegas dia.
Hingga sekarang DPRD ingin mengetahui capaian prestasi dan produktifitasnya menumbuhkan ekonomi di Kota Batu.
“Kan itu wajar, BWR merupakan BUMD kebanggaan Kota Batu yang digadang-gadang bisa membantu dan mempercepat roda perekonomian UMKM dan potensi lain seperti pemasaran hasil pertanian dan lainnya,” tandas Cak Nur sapaannya.
Ketika ditanya dengan adanya informasi dugaan peminjaman modal BWR kepada pihak ketiga, sehingga meninggalkan permasalahan tak kembalinya pinjaman pokok beserta bunganya, Nurrochman sempat terkejut dan berpesan supaya BWR tidak terbelit permasalahan hukum kemudian hari dengan memberikan pinjaman kepada pihak lain.
Menanggapi hal tersebut, Direktur PT BWR Kota Batu Bagyo Prasasti membantah jika ada pinjaman modal kepada pihak lain.
“Bukan dipinjamkan, tapi dana itu berbentuk investasi untuk meningkatkan laba usaha BWR. Dana investasi itu dikucurkan pada 2018 lalu dengan nilai Rp 200 juta dengan catatan piutang laba. Kan bisa dicek melalui hasil audit BPK terhadap keuangan BWR,” kelit mantan Ketua KPU Batu ini.
Sebelumnya Bagyo mengakui jika ada kendala dalam investasi sehingga piutang tak lancar timbul. Namun pihak ketiga sudah menyelesaikan beban tanggung jawabnya.
“Sempat ada kendala dan ada perbaikan. Tapi kemudian dalam audit terakhir per tahun 2019 sudah naik menjadi piutang lancar,” tegas Bagyo.
Perlu diketahui, BWR telah mengucurkan dana investasi senilai Rp 1 miliar. Mitra kerjasama yang dirangkulnya yakni kegiatan usaha yang memiliki keselarasan dengan unit usaha BWR, diantaranya pariwisata, pertanian, perdagangan serta pendidikan dan pelatihan.
“Beberapa item usaha seperti pariwisata, gapoktan, UMKM. Rata-rata di Batu dan juga ada di luar Kota Batu. Tapi prinsipnya menyerap komoditi di Kota Batu,” ujar dia.
Untuk investasi modal yang diberikan pihak ketiga diperbolehkan secara regulasi sebagaimana diatur dalam Perda Kota Batu nomor 6/2016 tentang PT BWR. Kerjsama sama ini dilakukan atas azaz saling menguntungkan untuk pengembangan dan peningkatan mutu usaha.
“Sudah clear landasan hukumnya. Selain perda dituangkan pula dalam nota kesepahaman. BWR bisa melakukan invenstasi melibatkan pihak ketiga,” tutupnya. (lih/wan).
