Kota Batu, Kabarpas.com – Banyaknya anggaran untuk penelitian yang tak jelas nyatanya juga ada di Kota Batu. Nampak green house yang terletak di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji tak terawat dan dibiarkan pasca diterjang bencana angin kencang akhir tahun 2019 silam.
Pantauan di lokasi, green house rusak parah hingga tak terbentuk, atap ambruk, tiang penyangga pun berserakan. Saat dikonfirmasi, pengelola green house, Rudy Madiyanto mengaku kalau kerusakan akibat bencana angin kencang. Setelah rusak, kondisinya dibiarkan.
“Aslinya green house untuk tempat penelitian kentang yang dilakukan oleh saya. Tapi gak saya lanjut, jujur kecewa,” keluh Rudy, Senin (21/6/2020).
Ketika ditanya kekecewaanya karena masalah apa? Rudy mengaku akibat adanya kucuran dana yang dijanjikan tak sesuai kesepakatan. Rudy pun tak canggung menceritakan mulai awal.
Pertama dia menitipkan 10 varietas di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Serpong pada 2017 hasil penelitiannya. Kemudian oleh pihak BPPT, 10 varietas itu dijadikan alasan untuk mengeluarkan anggaran penelitian dengan nominal Rp 1,2 miliar. Anggaran harusnya untuk riset 10 jenis kentang, jika tidak 10 jenis, anggaran tidak bisa cair.
“Jadi dulu seperti maksa. Padahal ini riset pribadi saya, saya hanya titip ke negara dan waktu itu ada anggaran saya sendiri sekitar Rp 150 juta. Tapi proses selanjutnya, tiba-tiba saya dimintai tanda tangan proses pencairan anggaran Rp 1,2 miliar. Namun saya kaget nyatanya anggaran turun saya terima hanya Rp 10 juta saja,” keluh Rudy.
Dana tersebut juga bukan untuk dirinya, namun sebagai biaya menyewa lahan, bukan untuk penelitian. Rudy menambahkan, anggaran yang turun tidak langsung ke dirinya. Melainkan terlebih dahulu melalui Pemkot Batu yang ada di Dinas Pertanian (Dispertan) Kota Batu
“Setelah mendengar itu saya tanyakan langsung ke Dinas Pertanian, tapi gak ada jawaban. Baik staf dan Pak Sugeng selaku kepala dinas,” beber dia.
Terpisah, ketika di konfirmasi Kadis Pertanian Kota Batu, Sugeng Pramono mengutus sekretarisnya, dia beralasan masih mendampingi tamu di ITS/ tugas luar.
“Saya jelaskan, anggaran tidak turun ke Dinas Pertanian, namun langsung ke kelompok tani yang diikuti Rudy. Anggaran dari pusat tidak mungkin turun ke individu atau perorangan, melainkan ke kelompok tani. Itu dulu kerjasama dengan BPPT dalam rangka perbaikan bibit. Anggaran bersumber dari BPPT, sehingga pada waktu itu, keterlibatan kelompok tani untuk menerima dan mengaplikasikan itu. Jadi kami tidak ikut memiliki hasil penelitian tersebut,” jelas Sekretaris Dispertan Kota Batu, Hendri Suseno bersama Kasubbag Program Dinas Pertanian, Niken MN di kantornya.
Hendri menguraikan, penelitian pertanian dilakukan oleh balai penelitian, bukan oleh Dispertan Batu. Segala bentuk program riset berada di balai pertanian, bukan di dinas, tapi balai penelitian.
“Di sini hanya aplikasinya. Lalu, hasil penelitian yang sudah berhasil ya kami aplikasikan. Kalau penelitian ya di balai karena mereka sifatnya mengadakan penelitian terkait tanaman. Kalau sudah bisa, ya kami mengembangkan di lapangan,” tegas dia.
Bahkan Hendry mengaku tidak ada anggaran riset di Dispertan. Justru pihaknya memberi dukungan anggaran kepada petani yang tengah mengembangkan penelitian. Dukungan itu di luar kemampuan dukungan pusat. Ia mencontohkan, pembangunan green house. Nilainya, seperti yang ia sampaikan, yakni sebanyak Rp 170 juta untuk pembangunan green house dan sarana produksi lainnya.
“Beliau adalah petani yang masuk ke Gapoktan. Kami ya sering berbagi, malah untuk mendukung. Beliau kan sifatnya peneliti mandiri kami mendukung sarana terutama membangun green house tapi tetap atas nama kelompok. Kami tidak bisa membantu Rudy atas nama individu. Green house untuk pengembangan bibit kentang,” ujar Hendry kembali.
Anggaran pembangunan green house terlepas dari anggaran yang turun dari BPPT. Hendry menegaskan kalau Dinas Pertanian Batu tidak mendapatkan kucuran anggaran dari pusat, katanya anggaran tersebut langsung ke kelompok tani.
“Kalau yang green house ya untuk mendukung kegiatannya kelompok tani. Kalau dari BPPT langsung, tidak ke Pemkot Batu. Dananya tidak melalui Pemkot Batu,” tukasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah persoalan di sektor pengelolaan dana penelitian dalam hasil kajiannya. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, sejumlah persoalan itu menunjukkan arah penelitian di Indonesia tidak jelas.
KPK menilai belum ada lembaga yang mengatur koordinasi antar peneliti dan penelitiannya. Padahal, institusi pelaku riset di Indonesia banyak ragamnya antara lain perguruan tinggi, badan penelitian dan pengembangan di kementerian dan lembaga pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang minim integrasi dan koordinasi.
Berangkat dari persoalan itu, KPK merekomendasikan penguatan Kementerian Riset dan Teknologi sebagai lembaga yang mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian. Kemudian dari sisi tata kelola, KPK merekomendasikan adanya prioritas anggaran penelitian dan penandaan anggaran (budget tagging) penelitian. Sebab, besaran anggaran dana penelitian sampai saat ini tidak bisa diidentifikasi karena unit atau budget tagging-nya tidak jelas. (lih/wan).
