Surabaya, Kabarpas.com – Pemprov Jatim terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah afirmatif dalam pengembangan pendidikan SMK dan Vokasi.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak pada Webinar Pembukaan Diklat SMK PGRI 1 Mejayan Madiun (24/2/2021).
“Di Jawa Timur ada sekitar 700 ribuan siswa SMK tersebar sebanyak 400 ribu siswa ada di SMK Swasta dan 300 ribu siswa di SMK negeri,” ungkap Emil.
Mobil listrik yang diproduksi SMK 1 PGRI mejayan merupakan contoh yang baik, tentu tidak lepas dari peran PGRI dan dunia usaha.
“Kami ucapkan terima kasih banyak kepada PGRI yang telah berkontribusi sebaik mungkin dalam memacu inovasi dan mampu menjadi teladan, kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah, BUMN dan DUDI (dunia usaha dan dunia industri),” ungkap Wagub muda ini.
Dari Kemendikbud sendiri melalui Dirjen Pengembangan Pendidikan Vokasi telah mengatur adanya link dan Match antara dunia pendidikan dan dunia usaha, hal itu tertuang pada Inpres No 9 tahun 2016.
Program Pendukung Inovasi
Pemprov Jatim memiliki program Belanova (Belanja Inovasi Daerah), SMK Pengampu dan Tis Tas (Pendidikan gratis berkualitas).
“Kami memiliki program Belanova, seandainya pemerintah akan membeli produk harus memiliki persyaratan yang cukup banyak sedangkan Inovasi itu harusnya disengkuyung didepan atau didukung didepan, kami telah memiliki perda terkait inovasi daerah,” jelas Emil.
“Kami akan terbantu apabila Belanova ini dimbangi dengan kerja sama yang dijalin DUDI (dunia usaha dan dunia industri), sekaligus memberikan quality insurance hal ini meyakinkan karena semua telah terukur,” tutur Emil.
“Kedepannya kami meminta kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Bappeda Jawa Timur untuk lebih memperhatikan inovasi daerah melalui anggran BPPOP sehingga dapat dirasakan sekolah-sekolah yang menghadirkan inovasi,” ujarnya.
“SMK pengampu dan Tis Tas sementara memang masih berfokus pada SMA/SMK Negeri namun tidak menutup peluang ke sekolah yang lain” sambung mantan bupati Trenggalek tersebut.
Ia menegaskan bahwa pihaknya dari Pemprov Jawa Timur melakukan upaya afirmatif untuk pengembangan pendidikan SMK dan Vokasi bukan berarti tidak melibatkan pemerintah kabupaten dan daerah.
“Kami pernah berkomunikasi dengan Walikota Surabaya Terpilih untuk jangan pernah mengasumsikan pemerintah kabupaten dan kota untuk tidak bisa memasukan anggaran untuk pengembangan SMK dan SMA meskipun itu ranah provinsi” jelas Emil.
“Kedepannya kami coba berkomunikasi dengan BPK sehingga peluang itu dapat dilakukan bisa untuk pengembangan ekstrakuliler dan yang lainnya” tambah Suami Arumi Bachsin ini. (***/ist).
