Jember, Kabarpas.com – Banyaknya aduan di kanal Wadul Gus’e terkait pengurusan administrasi kependudukanmembuat Bupati Muhammad Fawait melakukan inspeksi mendadak ke kantor Disdukcapil Jember, Kamis (28/8/2025) siang.
Tanpa sambutan protokoler, bupati langsung menghampiri warga, menyapa dan berbincang sejenak.
Dari sana, bupati beranjak menuju konter loket pelayanan Disdukcapil untuk mengetahui lebih jelas seputar pelayanan adminduk. Mulai dari syarat pengajuan KK, KTP, dan Akta Kelahiran serta waktu yang dibutuhkan pemohon untuk mendapatkan cetak adminduk.
Bupati Fawait mengungkapkan, kedatangannya ke Disdukcapil untuk menindaklanjuti aduan warga yang masuk ke layanan Wadul Gus’e. Tercatat, ada 792 pengaduan dari warga soal pelayanan kependudukan. Mayoritas, mengeluhkan soal pengurusan KTP.
Jumlah tersebut kata bupati, merupakan aduan terbanyak dari seluruh OPD Kabupaten Jember.
“Ada 792 aduan yang masuk Wadul Gus’e, ini laporan terbanyak. Saya datang ingin melihat langsung alur pembuatan KTP baru, hilang, dan revisi,” ucapnya.
Setelah mengetahui kondisi di lapangan, bupati menyatakan perlu ada perubahan besar-besaran di Disdukcapil. Sebab, administrasi kependudukan adalah pelayanan dasar yang sangat diperlukan masyarakat.
Kendati sudah banyak laporan yang ditindaklanjuti oleh Disdukcapil, namun fakta di lapangan tidak bisa dipungkiri bahwa Disdukcapil mendapatkan aduan paling banyak dari seluruh OPD.
Demi mendekatkan pelayanan langsung kepada masyarakat, bupati meminta Disdukcapil membuka layanan di seluruh kecamatan se-Jember. Pasalnya, selama ini Disdukcapil hanya memiliki 8 loket pelayanan kecamatan yang biasa disebut Wilayah Administrasi Kecamatan (WAK).
Sedikitnya jumlah WAK yang harus mewakili 31 kecamatan tentu akan menyulitkan masyarakat dan memperlebar jarak tempuh dari tempat tinggal.
“Nanti di kecamatan seluruh Jember ada pegawai Disdukcapil melayani adminduk, tidak perlu jauh ke kota cukup ke kecamatan,” imbuhnya.
Bupati Fawait mengimbau kepada masyarakat untuk tidak ragu melapor jika ada penyalahgunaan pembuatan adminduk atau pungli.
“Bagi masyarakat yang mendapatkan banyak masalah, ada keluhan tidak perlu ragu sampaikan ke Wadul Gus’e sehingga apapun keluhan bisa dapat solusi. Ingat pembuatan adminduk tidak dipungut biaya. Kalau ada yang minta biaya, lapor ke Wadul Gus’e. Saya berharap ke depan pelayanan Disdukcapil akan penuh dengan dengan senyuman cinta,” tandasnya.
Terakhir, Bupati Fawait meminta Kepala Disdukcapil agar memasang informasi terkait alur pembuatan adminduk sehingga masyarakat bisa mengetahui proses mulai dari pengajuan awal sampai berapa lama waktu yang dibutuhkan. (dan/ian).
