Pasuruan, Kabarpas.com – Pemerintah Kota Pasuruan menggelar audiensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Selasa (23/09/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Pasuruan, H. Adi Wibowo, S.TP., M.Si., memaparkan capaian Kota Pasuruan dalam upaya menekan angka kemiskinan. Ia menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kota Pasuruan menunjukkan tren penurunan berkat sinergi berbagai program dan kolaborasi lintas sektor.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kota Pasuruan pada tahun 2010 tercatat 15,70 ribu jiwa (7,90%), dan terus menurun hingga tahun 2025 menjadi 12,83 ribu jiwa (6,18%).
“Alhamdulillah, angka kemiskinan di Kota Pasuruan berhasil kita tekan. Hal ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat yang terus bergerak dalam pengentasan kemiskinan,” ujar Wali Kota.
Dalam kesempatan ini, ia juga menjelaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pemberian bantuan sosial, program Grebek Stunting, hingga penyediaan Sekolah Rakyat sesuai amanat pemerintah pusat.
“Saya bersyukur Kota Pasuruan menjadi uji petik dari Kementerian Pemberdayaan Masyarakat dan BPK. Tentu pemerintah bekerja atas dasar koordinasi, dan kita juga membuatkan regulasi berkaitan TKPKD,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mas Adi juga menekankan pentingnya peran TKPKD dalam memastikan penanggulangan kemiskinan berjalan sesuai arah pembangunan.
“Fungsi TKPKD adalah mengoordinasikan penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan, memantau realisasi program, hingga memastikan kebijakan berjalan selaras dengan RPJMD. Dengan begitu, program tidak tumpang tindih dan hasilnya lebih terukur,” paparnya.
Tak hanya itu, ia juga menyampaikan besaran anggaran yang sudah disiapkan Pemkot Pasuruan di tahun 2025.
“Total anggaran untuk penanganan kemiskinan tahun ini sebesar Rp 103,2 miliar, atau 10 persen dari APBD. Anggaran ini dijalankan oleh 14 perangkat daerah dengan 79 sub kegiatan yang fokus pada pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan,” jelasnya.
Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kota Pasuruan optimis dapat memperkuat koordinasi, mempercepat program pemberdayaan, serta memastikan bantuan sosial dan ekonomi tepat sasaran.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut, sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Plt. Inspektur Kementrian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. (ajo/ian).
