Reporter : Kurnia
Editor : Memey Mega
___________________________________
Malang (Kabarpas.com) – Kesejahteraan bagi sebuah wilayah pastinya bukan hanya menjadi tujuan tapi juga sebagai bentuk tolak ukur kemakmuran masyarakat. Khususnya saat ini kesejahteraan pasti seperti sebuah pengharapan akan beberapa orang atau masyarakat. Tapi, berbeda saat ini yang dijadikan sebuah alasan bagi para pemegang kekuasaan untuk kesejahteraan mereka sendiri dan melupakan kesejahteraan masyarakat sesungguhnya.
Bukan hanya itu beberapa penyelewengan anggaran juga sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Malang Corruption Word menggelar kegiatan dengan tema PAK (Perubahan Anti Kesejahteraan) APBD Kota Malang.
Diskusi santai yang digelar di warung kopi belakang gedung DPRD Kota Malang ini, membahas terkait ke mana saja ABPD dan juga bagaimana kebijakan pemerintah kota saat ini.
“Teman-teman MCW kecewa terhadap anggota DPRD dan sempat melakukan hiring untuk menyampaikan saran-saran terkait perubahan anggaran daerah (PAD) karena merasa tidak adil terlalu banyak alasan,” terang Buyung Jaya Sutrisna, anggota MCW kepada Kabarpas.com biro Malang.
Menurutnya, hal ini dirasa tidak bisa mengakomodir perubahan keuangan. Apalagi melihat dari perubahan anggaran kuangan sebagai berikut, terdapatnya kenaikan belanja pegawai. Tidak terdapat kejelasan dalam dokumen PPAS terkait dengan dasar kenaikan belanja pegawai tersebut. Adanya pengurangan retribusi daerah.
“Hal ini berkurangnya target retribusi tidak relevan dengan potensi daerah. Adanya penggunaan anggaran pada Dinas Pendidikan masih sangat jomplang antara belanja internal pemerintah (belanja langsung) dan belanja pendidikan (belanja tidak langsung). Dan beberapa penyelewangan anggaran lainnya,” tegas Buyung. (kur/mey).
