Pasuruan – Warga NU memberikan apresiasi tersendiri kepada pasangan calon (Paslon) Gus Ipul – Adi Wibowo yang daftar ke KPU pada Minggu (7/9/2020) kemarin tanpa membawa embel-embel NU.
“Beliau (Gus Ipul.red) meski sebagai Ketua PBNU, tapi tetap menjaga marwah NU dan tidak membawa embel-embel NU,” ujar M Izzudin.
Hal senada juga disampaikan oleh mantan Ketua GP Ansor Kota Pasuruan, Mansur. Ia mengaku sempat was – was khawatir ada kejadian lagi anggota Banser dan Ansor yang ikut mengawal Paslon daftar ke KPU.
“Awalnya saya sempat khawatir ada sahabat- sahabat Ansor-Banser pakai atribut NU. Alhamdulillah, ternyata tidak ada sehingga tidak terjadi kesalahan yang kedua,” terangnya kepada awak media.
Sebagaimana diketahui bahwa pada saat pendaftaran ke KPU paslon Gus Ipul-Adi Wibowo berangkat dari Poncol ke Kantor KPU dengan mengayuh becak yang ditumpangi masyarakat biasa.
Pantauan di lokasi tidak terlihat satu pun lembaga atau banom NU yang ikut mengantarkan Paslon Gus Ipul dan Adi Wibowo tersebut. Keduanya hanya diantar ratusan simpatisan dan kader dari sejumlah partai pendukung.
Sebelumnya, Gus Ipul terlebih dulu sowan ke kediaman KH Idris Hamid (Putra Mbah Hamid) di Ponpes Salafiyah, kemudian ziarah ke makam waliyullah Mbah Hamid dan ulama Pasuruan di belakang Masjid Jami Al Anwar, lalu menyantuni anak yatim.
Untuk sekadar diketahui, PWNU Jawa Timur mengeluarkan intruksi khusus terkait Pilkada 2020. Bunyi intuksi itu tercantum dalam surat instruksi bernomor: 752 / PW / A-II / L / IX / 2020 tertanggal 19 Muharram 1442/07 September 2020, ditujukan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur beserta Perangkat Organisasi dan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama beserta Perangkat Organisasi se-Jawa Timur.
Berikut beberapa poin yang tertuang dalam intruksi tersebut:
1. Penggunaan Atribut NU
Atribut / lambang / simbol dan lain-lain yang bisa dipersepsikan sebagai ciri khas NU Seluruh tidak dipergunakan (dilarang) pada seluruh kegiatan politik praktis seperti kampanye dan sejenisnya.
2. Pengurus NU sebagai Juru Kampanye (Jurkam)
Sebagai warga negara, warga NU berhak berpartisipasi dalam kegiatan pemilukada dan kegiatan politik praktis yang lain. Namun bagi pengurus NU dan pimpinan perangkat organisasinya di semua tingkatan jika menjadi juru kampanye (Jurkam) maka yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan non-aktif dari jabatan sebagai pengurus yang diajukan kepada PCNU setempat atau PWNU.
3. Pengurus NU Dalam Hal Menghadiri Kampanye
Dalam jabatan formalnya sebagai pucuk pimpinan organisasi, Rais dan Ketua NU tidak menjalankan kampanye calon kepala daerah dan atau calon wakil kepala daerah setempat, dan hal ini juga berlaku bagi seluruh Pengurus Harian NU, Pimpinan Harian Lembaga dan Badan Otonom serta Badan Khusus NU di semua tingkatan , telah menyatakan diri tidak aktif yang dibuktikan terlebih dahulu dengan surat resmi kepada PCNU setempat atau PWNU.
4. Pengurus NU Dalam Hal Penggunaan Kantor NU
Untuk sementara waktu selama kegiatan dalam rangka dan atau dalam rangkaian pelaksanaan pemilukada, PCNU dan seluruh perangkat organisasi NU (lembaga, badan otonom, dan badan khusus) tidak menggunakan kantor NU dan atau kantor perangkat organisasi NU pada semua tingkatan sebagai tempat Anugerah politik pencalonan, penyambutan , dan penerimaan serta kegiatannya atas calon kepala daerah dan calon kepala daerah setempat. (ajo/gus).
