Penulis: Rokhmatul Ilmiah
Editor: Ajeng
Pasuruan, Kabarpas.com. – Berbagai jenis bantuan yang digulirkan Pemerintah kepada masyarakat bertujuan meringankan perekonomian mereka terutama yang terdampak Covid 19. Karena belum ada penanganan khusus atau obat pasti untuk Covid 19, pandemi belum bisa diatasi dengan baik maka beberapa bantuan BLT dan Bansos disebut akan diperpanjang hingga tahun 2021.
Peningkatan ekonomi ditengah pandemi memang sulit. Sehingga bantuan ini menjadi stimulus di tengah masyarakat yang kesulitan untuk bekerja.
Pemerintah akan mencairkan sejumlah bansos atau bantuan sosial hingga tahun depan. Beberapa diantaranya adalah BLT UMKM banpres Produktif. Program ini digulirkan langsung oleh Presiden dan diperuntukkan bagi UMKM dengan bantuan sebesar Rp. 2.4 juta. Jika ada UMKM yang memenuhi persyaratan maka bisa langsung mendaftar pada koperasi terdekat.
Jenis bantuan kedua adalah PKH atau Program Keluarga Harapan. BST ini akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat program PKH yang diperpanjang hingga Juni 2021 dengan besaran Rp. 300 ribu. Namun khusus di tahun depan, terjadi pengurangan dana menjadi Rp. 200 ribu per bulannya. Program ini merupakan program Bansos bersyarat yang ditujukan untuk keluarga-keluarga miskin yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.
Selain itu ada juga program Kartu Prakerja yang mana meski hasil seleksi kartu Prakerja Gelombang 11 sudah diumumkan, nantinya Gelombang 12 akan dibuka tahun depan. Program ini dikenal sebagai pembekalan masyarakat untuk berwirausaha atau mengasah kemampuan yang mereka miliki. Dengan saldo pelatihan Rp. 1 juta diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan pelatihan gratis tersebut hingga saldo tak tersisa.
“Sayang dong, dana pelatihan kalau tidak dipakai. Tujuan program Kartu Prakerja kan untuk meningkatkan kompetensi,” kata Louisa Tuhatu, Head of Communications Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja.
Bukan hanya program Kartu Prakerja, Kartu sembako yang merupakan progam bertujuan agar rakyat miskin dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya, akan diperpanjang. Penerima bantuan ini yang termasuk dalam program perlindungan nasional harus mengecek datanya yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.
BLT Subsidi Guru juga kabarnya akan diperpanjang hingga tahun 2021. Impelementasi penyalurannya pun dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Bantuan subsidi upah bagi guru dan tenaga pendidik yang terdampak pandemi ini dilakukan sebaik mungkin.
“Kita berharap penerima manfaat akan mendapatkan Rp1,8 juta secara utuh dan tidak dipotong pajak penghasilan karena ini murni adalah bantuan. Pemerintah juga melakukan pengawasan ketat terhadap proses penyaluran bantuannya, bahkan KPK juga ikut membantu mengawasi,” ungkap Muhammad Zain, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
Menurutnya, kehadiran program bantuan subsidi upah dari pemerintah ini sangat bermanfaat untuk para guru yang terdampak pandemi. Validasi data penerima manfaat ini dilakukan dengan ketat dimana para penerima manfaat ini ditetapkan berdasarkan data sistem informasi pelayanan pendidikan dan tenaga kependidikan yang ada di Kemenag atau SIMPATIKA.
Besaran bantuan subsidi upah yang akan diterima oleh pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Kemenag sendiri adalah sebesar Rp1,8 juta untuk satu kali penerimaan. Total penerima bantuan ini mencapai 637.048 orang dari seluruh Indonesia, dengan anggaran mencapai lebih dari Rp1,15 triliun.
Bantuan Covid 19 di Kota Pasuruan
Sementara itu jika berbicara mengenai bantuan di masa pandemi, warga Kota Pasuruan khususnya yang terdampak pandemi harus bersabar. Sebab, pencairan bantuan yang harusnya diterima untuk dua bulan ke depan ditunda. Hal ini karena akan diselenggarakannya Pilwali pada bulan Desember.
“Sebelumnya kami minta dicairkan sekaligus, untuk November dan Desember dicairkan bersamaan bulan ini. Tetapi kemarin setelah kami rapatkan lagi, ada perubahan,” ungkap Ketua Pansus Covid 19 Kota Pasuruan, Abdullah Junaedi.
Pihaknya juga mempertimbangkan situasi politik jelang pencoblosan Pilwali Pasuruan 2020 agar tidak ada potensi muatan politis dalam penyaluran bantuan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Pasuruan Mohamad Amien juga mengatakan bahwa bantuan dampak pandemi itu ada dua kategori yakni masyarakat yang terdampak secara ekonomi dan jarring pengaman sosial.
Bantuan di tengah covid 19 diharapkan bisa membangkitkan kembali ekonomi yang lesu. Apalagi masyarakat dituntut untuk tetap fokus terhadap protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Karena itu berarti masyarakat bisa melindungi diri dan melindungi negeri.
Jangna lupakan untuk menjaga jarak karena selama ini masyarakat sudah patuh memakai masker namun lupa dengan langkah penjagaan jarak saat ada di kerumunan. Hindari menyentuh muka sebelum mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. (Mia/Ajg).
