Surabaya, Kabarpas.com – DPRD Provinsi Jawa Timur menyoroti masalah akses pendidikan menengah saat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jatim Akhir Tahun Anggaran 2025.
Legislator menilai terbatasnya kapasitas SMA dan SMK negeri masih menjadi kendala utama yang membuat banyak lulusan SMP sederajat gagal melanjutkan sekolah. Hal ini disampaikan Anggota Fraksi NasDem DPRD Jatim, Suwandy Firdaus. Ia menegaskan, sektor pendidikan di Jawa Timur masih menghadapi ketimpangan akses yang cukup serius, terutama pada daya tampung sekolah negeri.
“Daya tampung SMA dan SMK Negeri yang masih sangat terbatas membuat banyak lulusan SMP sederajat tidak bisa melanjutkan pendidikan,” tegas Suwandy.
Fraksi NasDem menilai persoalan pendidikan di Jatim saat ini bukan hanya soal jumlah sekolah atau pembangunan fisik, tetapi juga terkait ketimpangan akses dan kualitas layanan pendidikan antarwilayah.
“Fraksi NasDem menyoroti masih rendahnya angka partisipasi murni jenjang SMA sederajat dan stagnannya Rata-Rata Lama Sekolah yang hanya berada di kisaran kelas VIII SMP,” jelas Suwandy.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan akses pendidikan menengah belum merata, terutama bagi masyarakat miskin, warga desa, wilayah kepulauan, hingga kelompok rentan.
“Kondisi ini membuktikan akses pendidikan menengah belum sepenuhnya merata, khususnya bagi masyarakat miskin, masyarakat perdesaan, kawasan kepulauan, dan kelompok rentan,” lanjutnya.
Fraksi NasDem juga menyoroti anak penyandang disabilitas usia sekolah yang dinilai belum sepenuhnya mendapatkan hak pendidikan secara layak dan setara.
“Di sisi lain, masih banyak penyandang disabilitas usia sekolah yang belum memperoleh akses pendidikan yang layak,” ujarnya.
Atas situasi itu, Fraksi NasDem mendorong Pemprov Jatim mengambil langkah strategis dan terukur untuk memperluas akses pendidikan menengah sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh.
“Kami mendorong Pemprov Jatim melakukan perluasan akses pendidikan menengah, penguatan program wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pendidikan inklusif, pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota,” kata Suwandy.
Selain pendidikan formal, Fraksi NasDem menekankan pentingnya penguatan pendidikan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan daerah.
“Jawa Timur sebagai provinsi dengan basis pesantren terbesar di Indonesia harus mampu menjadikan pesantren bukan hanya pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga pusat penguatan kualitas SDM yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” tegas Suwandy.
Di sektor kesehatan, Fraksi NasDem memberi catatan atas masih tingginya angka kematian ibu dan bayi di sejumlah kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan layanan kesehatan dasar masih perlu dibenahi secara serius.
Sementara itu, masalah rumah tidak layak huni dan lemahnya ketahanan sistem layanan kesehatan daerah juga dinilai masih menjadi pekerjaan rumah Pemprov Jatim.
Di bidang sosial-ekonomi, Fraksi NasDem menyoroti jumlah penduduk miskin Jatim yang masih tertinggi secara nasional. Kondisi ini dinilai menunjukkan strategi pengentasan kemiskinan belum menyentuh akar persoalan, terutama di daerah dengan kantong kemiskinan tinggi.
“Jumlah penduduk miskin Jawa Timur yang masih tertinggi secara nasional menunjukkan strategi penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya efektif menyelesaikan akar persoalan,” ujar Suwandy.
Di sektor ketenagakerjaan, Fraksi NasDem mengapresiasi penurunan tingkat pengangguran terbuka di Jatim. Namun, Suwandy mengingatkan kualitas pekerjaan masih menjadi tantangan, terutama karena tingginya dominasi pekerja informal dan belum optimalnya perlindungan tenaga kerja.
“Pembangunan ekonomi tidak cukup hanya menghasilkan pertumbuhan. Harus mampu menghadirkan pekerjaan yang layak, manusiawi, dan berkeadilan,” tegas Suwandy.
Dengan catatan tersebut, Fraksi NasDem menegaskan pembangunan Jawa Timur ke depan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik saja. Fokus utama harus pada penguatan pendidikan yang merata, inklusif, dan mampu membuka akses lebih luas bagi seluruh generasi muda Jatim. (bro/ian).
