Pasuruan, Kabarpas.com – Setelah sempat tertahan, tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non-APBD Tahun 2026 akhirnya resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kepastian ini didapat setelah jajaran pimpinan DPRD dan eksekutif membubuhkan tanda tangan persetujuan bersama dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (18/5/2026) sore.
Prosesi sakral penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, didampingi dua Wakil Ketua DPRD, Rias Judikari Drastika dan Adinda Denisa. Sementara dari pihak eksekutif, dokumen diteken langsung oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat merinci, ketiga regulasi anyar yang resmi “dok” tersebut meliputi Perda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA), Perda tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Ormas), serta Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Samsul menegaskan, lahirnya ketiga perda ini telah melalui fase penggodokan yang panjang dan melelahkan. “Pembahasannya sudah melewati berbagai tahapan krusial. Mulai dari pengharmonisasian, pembulatan, hingga pemantapan konsepsi oleh perancang perundang-undangan di Kanwil Kemenkumham Jatim,” jelas politisi PKB tersebut.
Tak hanya itu, sinkronisasi juga dilakukan secara intensif antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan legislatif, hingga melewati meja fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Dan muara dari seluruh rangkaian panjang itu adalah persetujuan paripurna hari ini,” imbuhnya.
Sinergi yang apik ini mendapat apresiasi tinggi dari Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Menurut pria yang akrab disapa Mas Rusdi tersebut, tuntasnya pembahasan ketiga regulasi non-anggaran ini merupakan bukti konkret komitmen pengabdian kedua lembaga demi kemajuan daerah.
“Persetujuan ini bisa terwujud berkat kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif. Sejak awal, kita memiliki kesamaan kerangka berpikir dan tekad untuk saling bahu-mewujudkan regulasi yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mas Rusdi.
Saat disinggung mengenai urgensi Perda KLA, bupati muda ini memasang harapan tinggi. Ditetapkannya Perda KLA diharapkan menjadi kompas bagi arah kebijakan daerah yang lebih jelas, terukur, dan berkelanjutan dalam urusan pemenuhan hak serta perlindungan anak. Terlebih, koordinasi lintas sektor kini memiliki payung hukum yang kuat.
“Perda KLA ini harus menjadi instrumen hukum yang efektif untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak di Kabupaten Pasuruan. Kita ingin anak-anak di sini tumbuh dengan kualitas hidup yang lebih baik sebagai generasi penerus bangsa,” pungkasnya. (dis/ian).
