Semarang, Kabarpas.com – Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardhani mengatakan, Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2021 bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan kabupaten/kota yang ramah HAM. Karena itulah, Kantor Staf Presiden (KSP) antusias melibatkan diri dalam gelaran yang diinisiasi oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Komnas HAM tersebut.
“Dalam pidato peringatan hari HAM Internasional 2020, Presiden Jokowi kembali memberi apresiasi inisiatif Festival HAM, yang sejatinya adalah festival kabupaten/kota HAM sebagai upaya untuk mengarusutamakan pelaksanaan dan tanggung jawab HAM di daerah,” terang Jaleswari usai penandatanganan kerjasama dan Kick-Off penyelenggaraan Festival HAM 2021, di Semarang.
Festival HAM 2021 digelar secara daring dan luring pada 16-19 November 2021 di Semarang. Mengusung tema “ Bergerak Bersama Memperkuat Kebinekaan, Inklusi dan Resiliensi “ diharapkan bisa menjadi kekuatan bersama untuk memenangkan peperangan melawan COVID-19, serta bangkit dan bertumbuh mewujudkan visi Indonesia 2045.
Jaleswari menambahkan, pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam masalah HAM, karena lebih tahu denyut nadi dan dinamika warga dari kampung ke kampung dan dari hari per hari. “ Kedekatan fisik dan keterikatan pemerintah daerah dengan dengan warga harus dimanfaatkan dengan dimaksimalkannya dialog menuju partisipasi warga yang substantive,” kata Jaleswari.
Peneliti LIPI tersebut juga menilai, selama ini pemerintah daerah telah benar-benar berupaya dan berhasil menyelesaikan persoalan HAM di masyarakat. Ia mencotohkan, penyelesaian ijin pendirian Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Kota Semarang, pendirian GKJTI di Kabupaten Jepara, dan GKI Yasmin di Kota Bogor. “Saya merasa penting mengekspose praktik-praktik baik seperti ini dengan harapan menjadi inspirasi bagi kepala daerah dan semua pihak,” lanjutnya.
Jaleswari menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan festival HAM 2021. “Semoga agenda ini menjadi forum bagi pemerintah daerah dan stakeholder HAM untuk saling mendukung dan menginspirasi, bahwa di tengah pandemi negara tetap hadir melindungi dan memenuhi hak-hak warga,” tegas Jaleswari. (ida/fir).
