Reporter : Ajo
Editor : Titin Sukmawati
Pasuruan, Kabarpas.com – Gerakan RejosoKita kembali melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Merumuskan Strategi Kolaborasi Multipihak dalam Pengelolaan DAS Rejoso”. Acara ini berlangsung di gedung BPDAS-HL Brantas Sampean.
Kegiatan focus group discussion ini merupakan tindak lanjut dari FGD yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dan kali ini, FGD yang dilakukan bertujuan merumuskan model kelembagaan yang tepat untuk pelestarian DAS Rejoso dengan prinsip harus mewakili seluruh kepentingan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta perlunya sinkronisasi dengan beberapa flatform multistakeholder.
Hadir dalam acara tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup PDAB Jawa Timur, BPDAS-HL Brantas Sampean, Dinas PU Cipta Karya Prov. Jawa Timur, Global Water Partnership South East Asia, Forum DAS Pasuruan, sektor swasta dan Pegiat Lingkungan.
Focus Group Discussion ini dibuka oleh Gerakan RejosoKita yang diwakili Direktur Eksekutif Yayasan Social Investment Indonesia (YSII) Pitono Nugroho. Dalam kesempatan tersebut, ia merupakan bahwa kegiatan ini merupakan FGD lanjutan dari FGD sebelumnya yang membahas tentang Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Rejoso secara terpadu dan berkelanjutan.
“Untuk kegiatan kali ini lebih memfokuskan kepada pembentukan model kelembagaan dari pelestarian DAS Rejoso agar tercapainya pengelolaan DAS Rejoso yang berkelanjutan. Karena dalam kelembagaan jangan mengedepankan ego sektoral tetapi harus multistakeholder dan bersinergi bersama sesuai peran masing-masing,” ujar Pitono.
Menurutnya, adanya proyek SPAM Umbulan yang merupakan salah satu proyek strategis Nasional di DAS Rejoso menjadi pemicu untuk pengelolaan DAS Rejoso secara keberlanjutan. Penerima manfaat dari SPAM Umbulan tidak hanya di Pasuruan saja tetapi lintas kabupaten, sehingga diperlukan sinergi yang kuat untuk mengelola DAS Rejoso di tingkat Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, Ketua Forum DAS Brantas Sampean, Ir. Sasmitohadi, M.Si memaparkan bahwa perencanaan pengelolaan DAS harus dilakukan secara holistik, komprehensif dan terpadu sesuai peran masing-masing stakeholder.
“Pengelolaan DAS Rejoso juga perlu melibatkan masyarakat secara partisipatif (Pemberdayaan) yang nantinya akan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS,” terangnya.
Pada kegiatan diskusi, peserta diarahkan untuk memilih struktur kelembagaan yang tepat untuk pengelolaan DAS Rejoso. Semua peserta menyepakati untuk membentuk sebuah forum sebagai struktur kelembagaan yang di implementasikan di DAS Rejoso dengan nama lengkap yaitu Forum Peduli DAS Rejoso atau yang disingkat FPDR.
Selalin itu, pada kegiatan diskusi disepakati pula dibentuknya sebuah tim kecil untuk membahas melebih lanjut model dan bagan struktur sebagai pola koordinasi dari FPDR itu sendiri. Anggota tim kecil berisikan 9 orang dari berbagai sektor baik dari sektor pemerintah, swasta dan masyarakat.
Kegiatan FGD ini akan terus berlanjut hingga terbentuknya sebuah payung hukum untuk menjadi patokan atau acuan kegiatan Forum Peduli DAS Rejoso kedepannya. Kegaitan FGD ke 3 akan lebih merumuskan rencana strategi dari Forum Peduli DAS Rejoso. (ajo/tin)
