Jember, Kabarpas.com – Lobi pemerintah Kabupaten Jember ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian, membuahkan hasil signifikan. Di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Fawait, Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) di Kabupaten Jember mencapai 11.480 hektare sepanjang 2025 hingga 2026. Capaian ini menjadi salah satu bukti bagaimana sinergi pusat dan daerah mampu membuka peluang lebih besar bagi pengembangan sektor pertanian di Jember.
Dukungan tersebut bukan sekadar menambah luasan lahan garapan. Pemerintah juga mendorong intervensi berupa penyediaan bibit unggul, pembangunan infrastruktur pertanian, hingga pengelolaan sumber air baru agar petani bisa meningkatkan frekuensi tanam dan hasil produksi.
Capaian itu disampaikan Pejabat Fungsional Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Jember, Joko Nurcahyo, dalam diskusi panel bertema Swasembada Pangan di Kampus Universitas Muhammadiyah Jember, Jawa Timur, Senin (9/11/2026).
Joko menjelaskan, pelaksanaan OPLAH di Kabupaten Jember mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada 2025, optimalisasi lahan mencapai 4.410 hektare. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 7.070 hektare pada 2026.
Dengan demikian, total lahan yang masuk dalam program OPLAH selama dua tahun mencapai 11.480 hektare.
Menurut Joko, optimalisasi lahan tidak sekadar memperluas area pertanian. Pemerintah juga melakukan berbagai intervensi agar lahan yang tersedia bisa dimanfaatkan secara lebih produktif.
“Intervensinya berupa penggunaan bibit unggul, pembangunan infrastruktur pertanian dan pengelolaan sumber air baru,” jelasnya.
Intervensi tersebut diarahkan untuk meningkatkan frekuensi tanam sekaligus mempertahankan produktivitas tanaman yang dibudidayakan petani. Dengan dukungan infrastruktur dan ketersediaan air, lahan yang sebelumnya kurang optimal diharapkan bisa dimanfaatkan secara lebih intensif.
Salah satu aktualisasi program tersebut terlihat di Kecamatan Gumukmas, tepatnya di Desa Kepanjen dan Desa Mayangan.
Melalui pemberdayaan masyarakat dan intervensi pemerintah, lahan pertanian di dua desa tersebut kini sudah bisa ditanami padi setidaknya dua kali dalam setahun.
Joko menyebut capaian tersebut menjadi contoh bagaimana dukungan infrastruktur dan pengelolaan sumber air dapat membantu meningkatkan produktivitas lahan pertanian.
“Alhamdulillah, sekarang sudah bisa ditanami padi, setidak-tidaknya dua kali dalam setahun,” ungkapnya.
Dalam diskusi tersebut, Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jember, Yulianto Dimas Gunawan turut mempertanyakan posisi OPLAH dalam strategi pembangunan daerah, khususnya terkait sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat.
Dimas mengaitkan program tersebut dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember.
“Dalam RPJMD Jember, terdapat pembahasan sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Apakah OPLAH ini bagian dari rencana strategis pemerintah, dan bagaimana aktualisasinya di Kabupaten Jember hari ini?” tanyanya.
Menanggapi hal itu, Joko memaparkan perkembangan pelaksanaan OPLAH sekaligus sejumlah intervensi yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Capaian 11.480 hektare tersebut menjadi gambaran pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sektor pertanian. Di era kepemimpinan Gus Fawait, optimalisasi lahan menjadi salah satu upaya untuk memaksimalkan potensi pertanian Jember. (dan/ian).
