Reporter : Ajo
Editor : Agus Harianto
Pasuruan, Kabarpas.com – Wali Kota Pasuruan, Setiyono bersama Keluarga Besar Civitas Akademika Universitas Merdeka Pasuruan mengadakan dialog publik capaian kinerja 2 tahun kepemimpinan Pemerintahan Kota Pasuruan. Acara ini bertempat di Halaman Universitas Merdeka Pasuruan Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan/Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan.
Acara dialog tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, Camat Se-Kota, Ketua Umum yayasan Perti Merdeka Pasuruan, Rektor/Wakil Rektor, Ibu Dekan/Wakil Dekan/Ibu Dosen di lingkungan Universitas Merdeka Pasuruan, Kepala Sekolah SMA/ SMP/SD sederajat Se-Kota Pasuruan, Pimpinan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Ketua Umum dan Pengurus ikatan alumni Universitas Merdeka Pasuruan, BEM / Mahasiswa / Mahasiswi serta undangan lain.
“Acara ini dihadiri kurang lebih 200 peserta yang terdiri dari mahasiswa/mahasiswi dan beberapa organisasi masyarakat di Kota Pasuruan. Diadakannya acara Dialog Publik adalah agar capaian kinerja 2 tahun kepemimpinan pemerintahan Kota Pasuruan sekarang dapat terkomunikasikan dengan baik dan benar,” ujar Wakil Rektor III Universitas Merdeka Pasuruan, Drs. Yus Dwi harto, MM.
Dalam dialog tersebut Wali Kota Pasuruan, Setiyono menyampaikan, terkait pelayanan yang ada di RSUD dr. R. Soedarsono, manajemen RSUD dinilai kurang bagus karena tidak didukung oleh SDM yang handal dan profesional. Sehingga selama 1 minggu, dirinya bertugas di RSUD yang tujuannya untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di RSUD tersebut.
Dan atas masukan dokter terkait pelayanan yang ada di RSUD agar mengganti struktur seluruh manajemen. Dengan berjalannya waktu, tahap demi tahap pelayanan yang ada di RSUD semakin hari ada peningkatan perbaikan.
“Ini dikarenakan ada sarana dan prasarana yang mendukung, manajemen pelayanan yang sudah ditata. Sehingga dalam melayani setiap masyarakat Kota dan Kabupaten Pasuruan semakin baik,” tegasnya.
Terkait pendidikan di Kota Pasuruan, Wali Kota menegaskan, khusus SLTP dan SLTA itu merupakan kewenangan tingkat I Provinsi Jawa Timur, tetapi Pemerintah Kota Pasuruan sudah punya program yaitu mengratiskan biaya pendidikan. “Alhamdulillah dapat dukungan dan kita persiapkan subsidi. Demikian juga dengan kebijakan kesehatan, untuk layanan di Puskesmas agar dapat ditingkatkan untuk rawat inap selama 24 jam,” imbuhnya.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa baru-baru ini, Pemerintah Kota Pasuruan menetapkan Kota Pasuruan sebagai Kota Inklusi dengan tujuan agar pendidikan anak yang kurang sempurna dan berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Guna mendukung hal tersebut, Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2018 akan menaikkan gaji Guru Tidak Tetap (GTT) menjadi Rp. 700.000,-
Sedangkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kota Pasuruan, diharapkan data orang miskin di Kota Pasuruan harus sesuai dengan data pusat di Kementrian Sosial RI sehingga kedepan data orang miskin benar-benar riil dan tidak salah sasaran.
“Khusus orang miskin yang tidak produktif seperti orang dengan usia lanjut, tidak bekerja dan sakit diharapkan diberi bantuan setiap bulannya karena untuk makan setiap harinya. Sedangkan orang miskin yang masih produktif harus di beri pelatihan,” pungkasnya. (ajo/gus).
