Reporter : Dimaz Zidan
Editor: Titin Sukmawati
___________________________________
Probolinggo (Kabarpas.com) – Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Perikanan (Diskan) setempat, bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan PSDKP (Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI memberikan fasilitasi penyelesaian konflik nelayan.
Kepala Diskan Kabupaten Probolinggo Dedy Isfandi melalui Kepala Bidang Perikanan Tangkap Wahid Noor Azis mengungkapkan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada anggota Pokmaswas tentang mekanisme pengawasan di daerah serta memberikan pemahaman kepada Pokmaswas tentang hukum-hukum di laut.
“Hal ini penting sebagai bekal dan pengetahuan dalam memberikan fasilitasi penyelesaian konflik nelayan. Alhamdulillah, selama ini di Kabupaten Probolinggo belum pernah ada konflik nelayan. Semua ini karena semua nelayan sudah memahami tentang hukum-hukum di laut,” katanya kepada Kabarpas.com.
Dalam kesempatan tersebut para anggota Pokmaswas mendapatkan pengetahuan tentang penyelesaian konflik nelayan. Disamping itu juga menghimpun usulan dan masukan dari nelayan terkait dengan pengawasan di laut.
“Kegiatan ini penting supaya antar nelayan tidak ada konflik. Tetapi jika sampai terjadi konflik, maka tugas dan peran Pokmaswas untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Asalkan ada bukti, Pokmaswas juga bisa melakukan tangkap tangan. Hanya saja untuk sanksinya kami masih mengedepankan kearifan lokal melalui pembinaan kepada para nelayan,” jelasnya.
Wahid mengharapkan agar Pokmaswas sadar tentang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pengawasan di bidang perikanan. Sehingga bisa mengajak nelayan yang belum tahu tentang aturan di laut untuk tidak melakukan pelanggaran.
“Harapan kami ke depan terjadi sinergitas antara Pokmaswas, Dinas Perikanan, Satpolair, Kamladu, UP4 dan PSDKP KKP RI dalam melakukan pengawasan sekaligus pembinaan kepada para nelayan, khususnya di Kabupaten Probolinggo,” harapnya. (zid/tin).
