Jakarta, Kabarpas.com – Ketua Umum DKN Laskar Santri Nusantara, Didik Setiawan menyampaikan bahwa organisasi yang ia pimpin tersebut, memiliki langkah strategis untuk menolak impor beras.
Kepada Kabarpas.com, Didik menyampaikan bahwa harus ditarik akar permasalahan dari kran impor yang selalu terjadi, hal ini hanya soal aturan dan kemauan pemerintah dalam mencari solusi yang kurang serius.
“Percuma kalau DPR dan pemerintah mulutnya teriak tolak impor, tapi tangan dan kakinya diam. Dan celakanya bahkan mencari celah bisnis dari gurihnya bisnis impor beras ini,” ujar Alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.
Lebih lanjut ia menambahkan bahwa ada beberapa solusi dan langkah strategis yang harus dilakukan untuk benar-benar serius dalam menolak impor beras:
Pertama, pemerintah harus merubah aturan ketatnya regulasi Permendag maupun inpres yang mengatur terkait gabah kering giling (GKG), yakni gabah kadar airnya lebih dari 14% dan hampa kotoran maksimal tiga persen. Ketika GKG petani diberikan aturan seketat itu maka gabah petani tidak akan memenuhi standar yang ditentukan.
“Dari permasalahan pertama ini pilihanya adalah turunkan aturan ketat itu dengan batasan yang rasional, dengan kondisi petani kita yang konvensional,” terangnya.
“Misalkan kadar air 25% maksimal dan hampa kotor 9% tapi ditambah divisi di bulog misalkan direktorat atau divisi yang sesuai untuk mengolah dengan teknologi dryer atau mesin pemanas yang canggih untuk mengolah hasil pertanian petani kita, enteng negara ini kalau untuk mewujudkan itu,” sambungnya.
Menurutnya, jika solusi di hilir ini dilakukan dengan keringanan aturan, dan penambahan divisi batu ini tidak dilakukan. Maka jangan heran di bulog pun juga ada oknum yang bermain mencari untung pribadi dengan menyalahi aturan yang diberlakukan pemerintah untuk meloloskan gabah dengan dalih menyerap hasil petani.
“Kedua, infrastruktur pendukung dalam Mengelola Distribusi dan Logistik atau Supply Chain dari pergerakan produk mulai dari pemasok, manufaktur, dealer, retailer, dan akhirnya sampai ke konsumen akhir harus dipetakan sehingga tidak disebut gabah capek kebanyakan tawaf sehinga hitungan keekonomianya ada.” terangnya.
Sedangkan yang Ketiga lanjut Didik, pergudangan yang mencukupi.
“Perlu kita tahu bahwa pergudangan pemerintah sebagai tempat penyimpanan hasil panen yang diserap juga harus dipersiapkan, lahan-lahan strategis negara yang dikuasai oleh oknum-oknum tertentu harus disikat dan dikuasai untuk gudang-gudang,” ucapnya.
Sedangkan untuk yang keempat, Gandeng simpul simpul agen distribusi komuditas pangan hingga ke level desa dengan sinergis seperti yang digadang-gadang dewan pembina LSN, Marwan Jafar, yaitu sinergis atara BUMN, BUMD dan BUMDES sehingga pemerintah kuat menguasai pasar.
“Jika jalur ini susah, gandeng NU dan ormas lainya sebagai mitra dari kabupaten hingga ke desa-desa. Inilah sebagian kecil tawaran strategis dari Laskar Santri Nusantara sehingga harapanya jika gabah petani terserap dengan baik, Supply Chain berjalan dengan baik, maka tinggal wilayah hulu dipecahkan dari pengetatan ali fungsi lahan pertanian, bibit yang unggul, teknologi pertanian. Kita yakin Indonesia akan berdaulat akan pangan,” pungkas Waketum Pemuda Tani HKTI tersebut. (ajo/gus).
