Reporter : Muslim
Editor : Titin Sukmawati
Pasuruan, Kabarpas.com – Meski melakukan Musyawarah Idarah (Musda) di Tahun politik. Namun, penggurus Idarah Wustha Jatman Provinsi Jawa Timur tetap berkomitmen untuk tidak melakukan politik praktis serta tetap konsisten berpolitik kebangsaan dalam perhelatan Musda ke-4, yang akan digelar di Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan, pada 31 Maret-1 April 2018 mendatang.
Terkait arah politik praktis sebagaimana ungkapan Rois Jatman Jawa Timur, KH. Muh. Martain Karim saat koordinasi dengan panitia pelaksana beberapa waktul yang lalu, bahwa dalam pelaksanaan musda nanti diharapkan netral dan bersih dari kepentingan elit politik yang maju sebagai Calon Kepala Daerah.
“Kami harap dalam pelaksanaan Musda ke-4 ini, bersih dan netral dari kepentingan politik,” tutur Kiai Asal Batu itu.
Sementara itu, M Dayat. MM selaku Wakil Ketua Pelaksana Musda ke-4 Jatman Jawa Timur, saat dikonfirmasi lewat seluler menuturkan bahwa kegiatan yang akan dihadiri Rais Am Jatman Pusat, Kapolri dan Jendral Gatot Nurmanto tersebut, dijamin tidak ada unsur politik atau condong pada pasangan Kepala Daerah tertentu.
Pasalnya, ia menegaskan bahwa panitia atas kesepakatan semua Kiai dan mursyid thoriqoh menolak dengan tegas politik praktis dan konsisten dengan politik kebangsaan untuk perdamaian dunia.
“Maksudnya bagaimana, kalau yang dimaksud panitia dalam pelaksanaan musda ini, apakah ada misi untuk memasukkan kepentingan salah satu calon, maka itu sama sekali tidak ada, dalam penyelenggaraan musda ini, tidak ada kaitannya sama sekali dengan dukung mendukung salah satu calon, panitia dengan tegas menolak adanya hal-hal yang berbau politik praktis,” terang Alumni Pondok Pesantren Ngalah tersebut.
Pria yang saat ini aktif sebagai Dosen di Universitas Yudharta Pasuruan tersebut menjelaskan bahwa arah politik Jatman Jawa Timur dan panitia Musda ke-4 ini adalah politik kebangsaan. Dengan bukti kongret adanya sinergi antara alim ulama dan aparatur Negara.
“Jelas yang di lakukan adalah politik kebangsaan, hal itu bisa di lihat dengan sinerginya antara para alim ulama (ahlit thoriqoh) dengan para tokoh agama dan aparatur negara sebagai salah satu unsur penting dalam tegaknya negara dan agama,” pungkasnya. (lim/tin).
