Reporter : Arudatu
Editor : Memey Mega
___________________________________
Malang (Kabarpas.com) – Seperti diketahui pariwisata merupakan salah satu sektor strategis nasional sebagai penyumbang devisa, instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan harus menggunakan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.
Menurut Anggota DPR RI Komis X, Ridwan Hisjam, ada beberapa poin penting dalam membangun pariwisata khususnya di daerah, yakni berorientasi kepada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat dan lembaga.
“Kepariwisataan itukan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” terang anggota dewan Fraksi Golkar tersebut dalam acara Bimbingan Teknis Sinkronisasi Antar Lembaga Dalam Mendukung Promosi Pariwisata Indonesia di Hotel Santika Gubeng, Surabaya pagi ini, Senin (14/08/2017).
Berdasarkan penjelasan pasal 7 huruf D UU No. 10, tentang Kepariwisataan secara tegas dan eksplisit menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, namun harus melibatkan berbagai pihak, khususnya pihak swasta dan masyarakat. “Kerjasama dengan berbagai pihak tersebut tentu sangat penting untuk meningkatkan promosi pariwisata Indonesia,” imbuhnya.
Sementara itu, lanjut Ridwan, pemerintah pusat juga menargetkan beberapa poin penting untuk kepariwisataan di tahun 2017, diantaranya Kontribusi Pada PDB Nasional sejumlah 13 %. Sumbangan Devisa sebesar 200 triliun. Jumlah Tenaga Kerja sebanyak 12 juta orang. Kunjungan Wisatawan Mancanegara, 15 juta kunjungan, dan perjalanan Wisatawan Nusantara, 265 juta perjalanan.
“Untuk itu Dewan mendesak Kemenpar RI untuk melakukan langkah konkrit dan meningkatkan koordinasi dan sinergitas penguatan program 10 destinasi wisata prioritas. Program promosi pengembangan pariwisata harus mengacu pada peta jalan, dan didukung dengan kesiapan sumber daya manusia, kesadaran masyarakat atas sadar wisata. melakukan promosi dengan model lain misalnya tidak lewat iklan tetapi mengajak partisipasi masyarakat dan/atau kampus dan pemangku kepentingan yang bersifat afirmatif,” tutup Ridwan. (aru/mey).
