Jember, Kabarpas.com – Di tengah masih adanya ketidakpastian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah daerah, Pemerintah Kabupaten Jember memastikan kontrak PPPK, baik Penuh Waktu maupun Paruh Waktu, akan tetap berlanjut hingga 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Kepastian itu diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan rasa aman bagi para aparatur sipil negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait, Rabu (8/7/2026). Ia menyebut Jember menjadi salah satu daerah yang sejak awal memberikan kepastian mengenai masa depan PPPK.
“Alhamdulillah, Kabupaten Jember adalah kabupaten yang dari awal, bahkan mungkin yang pertama, yang menyampaikan kejelasan dari nasib PPPK dan PPPK Paruh Waktu,” ujar Fawait.
Menurutnya, berdasarkan testimoni Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kabupaten Jember saat ini tercatat sebagai daerah dengan jumlah pengangkatan PPPK dan PPPK Paruh Waktu terbanyak di Indonesia.
Meski demikian, kata Fawait, komitmen pemerintah daerah tidak berhenti pada proses pengangkatan. Pemkab Jember juga memastikan keberlanjutan kontrak kerja bagi PPPK sepanjang para pegawai mampu mempertahankan kinerja sesuai standar yang ditetapkan BKN.
“Kontrak PPPK Penuh Waktu maupun PPPK Paruh Waktu akan kami lanjutkan pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya, selama kinerjanya tetap memenuhi ketentuan yang berlaku,” katanya.
Di sisi lain, Fawait mengakui masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah, terutama terkait peningkatan kesejahteraan PPPK. Menurutnya, regulasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan pegawai akan terus diperjuangkan.
“Fokus utama kami adalah terus memikirkan dan memperjuangkan regulasi peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.
Selain memberikan kepastian bagi PPPK, Pemkab Jember juga menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satunya dengan mempertahankan kebijakan tidak memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), meski pemerintah daerah menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurut Fawait, kebijakan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi aparatur sipil negara dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
“Ini adalah bentuk sikap keberpihakan Pemkab Jember kepada para ASN yang telah berjuang siang dan malam untuk memajukan Kabupaten Jember menjadi Jember Baru, Jember yang Maju,” pungkasnya. (dan/ian).
