Jember, Kabarpas.com – Rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Batalyon TP) di Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember menuai penolakan dari kelompok petani yang selama bertahun-tahun mengelola lahan tersebut. Para petani khawatir pembangunan markas baru itu akan menghilangkan akses mereka terhadap lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan.
Ratusan keluarga petani yang tergabung dalam Gapoktan Tani Jaya Silo menyebut lahan yang menjadi lokasi rencana pembangunan batalyon merupakan kawasan yang telah mereka kelola berdasarkan izin resmi pemerintah.
Salim, salah satu petani pengelola lahan, mengatakan keresahan muncul setelah rencana penggunaan lahan untuk Batalyon TP mencuat. Menurutnya, para petani merasa memiliki keterikatan kuat dengan lahan tersebut karena telah melalui proses panjang hingga memperoleh hak kelola.
“Kami sangat resah. Sampai sekarang masih resah gara-gara rencana Batalyon itu mau ambil di lahan kami bercocok tanam,” ucap Salim, Jumat (12/6/2026).
Salim menjelaskan, terdapat sekitar 987 kepala keluarga petani yang mengelola lahan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung Desa Silo. Hak kelola tersebut, menurut petani, diberikan melalui keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 13645 Tahun 2024 tentang transformasi Surat Menteri LHK Nomor SK.4306/MENLHK-PSKL/PKPS/PS.0/4/2019.
Bagi para petani, keputusan tersebut menjadi dasar legalitas untuk mengelola lahan yang selama ini menjadi tempat bercocok tanam.
“Kami sudah lama mengelola lahan itu. Perjuangannya cukup panjang, hingga sampai pada titik diakui sah oleh negara,” ujar Salim.
Lahan tersebut selama ini dimanfaatkan untuk berbagai jenis tanaman produktif, seperti kopi, jagung, tembakau, serta komoditas pertanian lainnya.
Menurut Salim, keberadaan lahan itu menjadi penopang ekonomi keluarga petani. Di antara para pengelola lahan tersebut juga terdapat kelompok rentan, termasuk orang tua tunggal.
“Ada sekitar 60 janda dalam Gapoktan Jati Jaya Silo saja. Mereka berjuang sendiri menghidupi anak-anaknya, bahkan ada yang masih menanggung orang tua yang sudah lanjut usia,” jelasnya.
Petani menilai pembangunan Batalyon TP di lokasi tersebut berpotensi menghilangkan sumber penghasilan mereka. Mereka menyatakan akan mempertahankan hak pengelolaan lahan yang telah diberikan pemerintah.
Penolakan tersebut mendapat dukungan dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jember. Organisasi mahasiswa itu mengaku melakukan pendampingan terhadap petani melalui jalur advokasi hukum maupun nonhukum.
Ketua PMII Cabang Jember, M. Taufiqur Rahman mengatakan pihaknya mendukung petani dalam mempertahankan hak yang telah memiliki dasar hukum.
“Tekad kami membersamai petani. Support penuh untuk petani yang mempertahankan hak hukum dan hak hidupnya. Kami menolak rencana Batalyon TP yang ingin merampas lahan petani,” tandasnya.
Menurut dia, pihaknya juga mendorong agar masyarakat memahami status hukum lahan dan tidak terpengaruh informasi yang dinilai dapat memicu konflik antarwarga.
Taufiq menyebut pihaknya menemukan sejumlah konten di media sosial yang dianggap membangun opini tertentu terkait rencana pembangunan Batalyon TP. Ia meminta seluruh pihak mengedepankan informasi berbasis dokumen dan fakta.
“Legalitas petani yang sah didapat dari Kementerian LHK coba direduksi oleh pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, kemudian pernyataan yang condong berpihak ke militer,” ujarnya.
Sementara itu, rencana pembangunan Batalyon TP disebut membutuhkan lahan sekitar 55 hektare yang berada dalam kawasan yang saat ini dikelola petani desa hutan Silo.
Komandan Kodim 0824 Jember, Rifqi Muhammad Syuhada sebelumnya menyampaikan akan memberikan penjelasan terkait polemik tersebut melalui pertemuan dengan awak media.
Dandim Rifqi menyebut Kodim 0824 Jember akan menggelar konferensi pers terkait rencana pembangunan Batalyon TP pada Senin esok. (dit/ian).
