Kota Batu, Kabarpas.com – Pondok pesantren di Kota Wisata Batu (KWB) siap menerima kedatangan santrinya. Protokol kesehatan pun sudah disiapkan. Rabu (17/6/2020).
Ketua Pokja Ponpes Kota Batu, Gus Imron Fatoni saat mengunjungi DPRD Kota Batu menjelaskan, sudah 39 ponpes di Kota Batu yang siap program belajar setelah diliburkan selama PSBB.
“Segala protokol kesehatan yang diminta Satgas Covid-19 sudah kami siapkan, seperti membentuk Satgas ponpes diisi oleh santri, wastafel, buku tamu, alat kesehatan, ruang isolasi di pasentren serta vitamin menjaga imun,” jelas dia.
Kesiapan itu, janji Gus Imron, tidak berlangsung satu dua hari saja melainkan secara berkala hingga entah nanti kapan pandemi ini berakhir. Kendalanya yaitu kesiapan sarpras dan alat kesehatan yang dibutuhkan. Makanya, tujuan ia mendatangi pihak DPRD agar pemkot nanti bisa mengcover anggaran untuk membantu.
Tambah dia, bila dibebankan semua ke pesantren praktis berat. Yang dikhawatirkan jangan sampai pondok dikatakan tidak ikut protokol kesehatan. Sehingga akan berbenturan dengan banyak pihak seperti masyarakat, wali santri, dan pemerintah.
“Ketika ada hal yang tidak diinginkan siapa nanti yang tanggung jawab. Karena itu ia berharap jangan sampai pondok yang notabene pendidikan akhlak dan moral justru tidak memberikan contoh. Harapamny semua pondok bisa jadi pioner,” ucapnya.
Pihaknya sangat setuju ketika ada rapid atau swab tes sesuai prosedur. Hanya saja hal tersebut pemerintah harus hadir. Contohnya ketika ada wali santri akan balik disarankan membawa surat kesehatan kesehatan yang dibutuhkan ada biaya yang tidak murah sesuai kemampuan ekonomi wali santri
“Harusnyakan bisa diberlakukan seperti balaikota pemkot, tiap orang datang di cek suhu tubuh. Jika lebih dari standart dilarang masuk serta ada penyemprotan disinfektan secara berkala, dan hand sanitizer,” harapnya.
Menanggali ini, Kepala Kemenag Kota Batu, Nawawi menerangkan bahwa pada prinsipnya ponpes merupakan sebuah bagian dari dunia pendidikan. Sehingga jika yang lain sudah buka maka otomatis orang tua santri sebagian juga minta dibuka karena belajar di rumah dianggap kurang maksimal.
“Ponpes itu pendidikannya unik dan khas. Pasalnya ada beberapa pendidikan di pesantren tidak ditemui di tempat pendidikan yang lain. Oleh karena itu maka perlu perhatian khusus dalam rangka agar pesantren diperlakukan sama dengan yang lain,” bebernya usai hiring.
Sekarang, pihaknya sudah berkoordinasi dengan gugus tugas. Namun perlu diketahui jika pertama pesantren memiliki kewenangan sendiri dalam mengelola pendidikannya. Maka Kemenag menyerahkan sepenuhnya pada pesantren kapan buka.
“Artinya semua terserah pengasuh. Karena mereka paling tahu sikon di pesantren yang diasuhnya. Namun tetap harus koordinasi dengan Pemkot. Jangan sampai pas di buka muncul klaster baru karena tidak ada koordinasi dengan gugus tugas dan Dinkes,” tegas dia.
Maka dari itu, sebelum buka bisa dilakukan surrvey ke pesantren untuk mengetahui kesiapannya. Sehingga bisa disebut dengan pesantren tangguh.
“Sekarang trennya pesantren tangguh. Makanya kami mengusulkan perlu ada pesantren tangguh yakni yang mampu dalam menanggulani Covid-19. Yang terbagi dalam 3 hal,” ungkapnya.
Pertama adalah SDM bagaimana menangani Covid-19, kedua sarpras, ketiga adalah management. Pada ininya pesantren tangguh adalah pesantren yang mampu mengelola dirinya sendiri dan lebih dominan mandiri walaupun nanti masih membutuhkan sektor lain seperti Pemkot Batu.
Dari 39 pesantren, total 4116 santri yang akan dikembalikan dan tidak seperti masuk sekolah karena menunggu persiapan pesantren masing-masing. Yang siap silahkan membuka kembali dan yang belum siap ailahkan ditata kembali. Oleh sebab itu kementrian agama menyerahkan pada kyai masing” karena mereka yang tau keadaan pesantren
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Eny Rachyuningsih mengatakan Ponpes bukan di bawah naungan Dindik tapi Kemenag. Untuk proses belajar mengajar tetap berpedoman Perwali nomor 56 dan keputusan wali kota.
“Dua hari lalu ada webinar yang kita ikuti. Insya Allah dalam waktu dekat akan ada SKB 4 menteri. Yakni pendidikan, kesehatan, dalam negeri, dan agama untuk mengetahui kapan pastinya keputusan terkait belajar mengajar. Baik di ponpes maupun formal,” ungkapnya.
Ia melihat ada dua permasalahan besar. Pertama, kapan diperbolehkan pondok dibuka, kedua bila itu sudah dibuka, persiapannya dengan mengacu perwali, siapa yang membiayai untuk sarpras dalam memenuhi kebutuhan protokol kesehatan.
“Untuk pendidikan formal sudah jelas, ketentuan Kementrian Pendidikan harus zona hijau untuk buka. Kota Batu masuk zona orange. Perkara itu nanti berlaku untuk pondok, ya menunggu regulasi Kemenag. Paling tidak menunggu SKB 4 menteri yang infonya minggu ini,” tegasnya.
Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Machmud bahwa alangkah baiknya jika mengikuti aturan dan sikon di daerahnya. Tapi ketika belum ada aturan jelas dari pusat dan Ponpes ingin buka harus ada komitmen bersama.
“Kemudian kesiapan seperti apa. Misal untuk fasilitas bisa dibantu pemerintah seperti wastafel, thermo gun, bahkan jika bisa dilaksanakan swab. Jangan rapid karena dianggap kurang akurat,” terangnya.
Menurutnya lagi, dukungan tersebut bisa dilakukan. Mengingat untuk anggaran Covid-19 Kota Batu yang mencapai Rp 102 miliar belum terserap separuhnya.
“Kalau dihitung misal jumlah santri di Kota Batu sekitar 4000 orang tinggal kalikan Rp 1 juta. Kan jumlah tersebut tidak ada ada dari 5 persen anggaran Covid-19,” tutupnya. (lih/wan).
