Reporter: Hari Kurniawan
Editor: Agus Hariyanto
___________________________________________
Dringu (Kabarpas.com) — Hingga akhir Februari 2017, angka pernikahan dini (usia di bawah 20 tahun) di Kabupaten Probolinggo mencapai 210 pernikahan atau 40% dari total 525 pernikahan. Tertinggi berada di Kecamatan Sumber dengan 8 perkawinan atau 72,73% dari total 11 perkawinan dan terendah berada di Kecamatan Dringu dengan 1 perkawinan atau 7,14% dari total 14 perkawinan.
Menyikapi hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Probolinggo terus berupaya untuk menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo. Salah satunya dengan melibatkan pengurus Fatayat NU dalam melakukan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan (PUP).
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DPPKB Kabupaten Probolinggo Herman Hidayat mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen para pengurus Fatayat NU sebagai ormas untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang program kependudukan KB dan pembangunan keluarga.
“Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan angka pernikahan dini dengan melibatkan pengurus Fatayat NU. Karena diharapkan pengurus Fatayat NU tidak hanya fokus kepada kegiatan keagamaan saja, tetapi juga membantu program pemerintah daerah, khususnya dalam pembangunan keluarga berkenaan dengan pernikahan,” katanya kepada Kabarpas.com.
Menurut Herman, angka pernikahan dini di Kecamatan Dringu tahun 2015 mencapai 125 orang atau 31,49% dari total 397 perkawinan dan tahun 2016 mencapai 81 perkawinan atau 15,34% dari total 580 perkawinan. Sementara di Kecamatan Banyuanyar tahun 2015 mencapai 262 perkawinan atau 54,98% dari total 482 perkawinan dan tahun 2016 mencapai 248 perkawinan atau 54,75% dari total 453 perkawinan.
“Kami menaruh harapan besar kepada para pengurus Fatayat NU di Kabupaten Probolinggo. Karena organisasi Fatayat NU ini terstruktur dengan baik mulai dari tingkat dusun. Setidaknya melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan Fatayat NU bisa memberikan edukasi kepada masyarakat,” jelasnya kepada Kabarpas.com.
Herman menegaskan bahwa Fatayat NU harus mempunyai strategi yang efektif untuk melakukan kegiatan yang berdampak positif bagi pemberdayaan perempuan dalam upaya menurunkan angka pernikahan dini.
“Misalnya Fatayat NU mempunyai kegiatan keagamaan yang berkolaborasi dengan berbagai elemen lain. Disitu Fatayat NU bisa menyelipkan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan kepada masyarakat,” terangnya.
Melalui kegiatan ini Herman mengharapkan Fatayat NU tidak hanya menyampaikan dakwah peningkatan keagamaan tetapi bagaimana membantu masyarakat untuk membangun suatu keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan dimulai dari tahapan rumah tangga dengan usia perkawinan yang ideal.
Sementara itu, Kepala DPPKB Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto menginginkan agar ada kegiatan kursus sebelum pra nikah. Dimana dalam kursus itu difokuskan untuk membekali para remaja untuk memahami makna pernikahan yang sesungguhnya.
“Sehingga nantinya mereka benar-benar siap menikah pada usia yang cukup. Karena sekitar 30% angka perceraian banyak dialami oleh pasangan muda. Itu dampaknya akan terasa bagi perempuan itu sendiri. Dari segi pendidikan tidak sekolah dan dari segi kemiskinan mereka akan menambah angka kemiskinan. Jika punya anak, tumbuh kembang anak menjadi terganggu,” pungkasnya. (har/gus).
