Surabaya, Kabarpas.com – Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) DPRD Jawa Timur Erick Komala memberikan pernyataan tegas terkait perlunya penguatan fungsi pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Hal ini menyusul adanya sejumlah kasus yang berdampak pada kesehatan anak-anak di dalam pelaksanaan program pemenuhan nutrisi di sekolah.
Disampaikan Erick Komala pihak DPRD Jatim meminta Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya pemangku wilayah di tingkat daerah, untuk tidak hanya menunggu laporan, melainkan turun langsung ke lapangan guna memonitor kinerja setiap SPPG.
“Kami meminta BGN agar proaktif. Pengawasan ini tidak hanya di tingkat pusat, tetapi BGN pemangku wilayah seharusnya tetap melakukan monitoring dan pengawasan ketat terhadap SPPG. Harus ada kunjungan berkala untuk memastikan kinerja mereka berjalan optimal,” ujar Erick.
Politisi muda yang maju Dapil Surabaya ini menekankan bahwa evaluasi menyeluruh sangat diperlukan agar permasalahan serupa tidak menjadi fenomena berulang. Ia menyoroti bahwa penyebab masalah tidak bisa hanya dibebankan pada satu titik, seperti kondisi dapur atau bahan baku semata, tanpa adanya audit sistematis dari pihak berwenang.
Menurutnya, langkah preventif harus menjadi prioritas utama bagi pemangku kebijakan. “Kita tidak bisa hanya menyalahkan dapur atau bahan baku secara parsial. BGN harus turun langsung ke SPPG-SPPG, baik yang bermasalah maupun yang tidak, sebagai langkah mitigasi. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali,” tegas Erick yang duduk di komisi A DPRD Jatim bidang Hukum dan Pemerintahan .
Lebih lanjut, Erick Komala sangat menyayangkan jika program yang memiliki tujuan mulia untuk mencerdaskan anak bangsa dan memperbaiki gizi nasional ini justru terkendala oleh teknis penerapan yang kurang maksimal di lapangan.
“Program ini sebenarnya sangat bagus. Ikhtiarnya adalah untuk kesehatan, pemenuhan nutrisi, dan mencerdaskan anak-anak. Namun, jika penerapannya kurang diawasi, dampaknya akan sangat merugikan anak-anak kita,” tambahnya.
Terkait temuan di beberapa sekolah yang mengalami kendala serupa, Erick menduga adanya potensi masalah pada rantai pasok atau vendor tertentu yang menyuplai lebih dari satu titik layanan.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya investigasi mendalam terhadap seluruh aspek operasional SPPG demi menjamin keamanan konsumsi bagi para siswa.
“Kita harus pastikan mitigasi berjalan dengan benar. Ini menyangkut fisik dan kesehatan generasi masa depan anak. Jangan sampai niat baik ini ternodai oleh kurangnya pengawasan di lapangan,” pungkasnya. (bro/ian).
