Jember, Kabarpas.com – Kasus dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jember mulai menyeret persoalan pengawasan dapur penyedia makanan ke ruang publik. Sehari setelah belasan anak taman kanak-kanak dilaporkan mengalami gejala keracunan, Ketua Satgas MBG Kabupaten Jember, Achmad Imam Fauzi mendatangi langsung dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Al-Mubarok Kaliwates.
Tanpa pengawalan mencolok maupun rombongan pejabat daerah, Penjabat Sekretaris Daerah Jember itu datang mengenakan penutup rambut dan masker. Ia masuk ke area dapur untuk melihat langsung standar operasional prosedur (SOP) pengolahan makanan yang selama ini dijalankan pihak SPPG.
Sidak tersebut berlangsung di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap kualitas pelaksanaan MBG di Jember, terutama setelah sedikitnya 18 anak PAUD dan TK diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari SPPG Mitra Kaliwates 7 di Jalan Teratai.
Bagi Fauzi, fakta adanya korban sudah cukup menjadi dasar untuk melakukan tindakan cepat, meski investigasi teknis masih berjalan.
“Faktanya ada korban, itu fakta. Berarti ada sesuatu di hulunya di sini,” ucapnya usai sidak.
Menurut dia, persoalan teknis terkait penyebab pasti keracunan tetap akan ditangani pihak yang berwenang. Namun pemerintah daerah, kata Fauzi, memilih berpihak kepada korban terlebih dahulu.
“Bupati berpihak pada korban. Artinya, Bupati minta maaf pada korban dan keluarga korban, dan ini tidak boleh terulang lagi,” ujarnya.
Fauzi menyinggung belum adanya tindakan penghentian permanen terhadap dapur MBG bermasalah di Jember, meski sejumlah keluhan sebelumnya telah masuk melalui kanal aduan masyarakat.
“Hasil diskusi ternyata belum ada di Jember yang disuspen permanen dengan dalih kuota sekian. Padahal policy-nya keselamatan harus diutamakan, bukan target berapa SPPG,” katanya.
Sebagai Satgas MBG daerah, Fauzi mengakui pihaknya hanya memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada pemegang kebijakan di tingkat pusat, yakni Badan Gizi Nasional (BGN). Meski demikian, ia memastikan rekomendasi tegas akan tetap diberikan.
“Nanti akan saya rekomendasikan kepada pengampu policy untuk disuspen atau tidak disuspen. Tetapi faktanya sudah ada korban,” ujarnya.
Dalam sidak itu, Fauzi juga mengungkap adanya temuan teknis di area dapur. Salah satunya terkait penempatan tabung gas di ruang tertutup.
“Saya menemukan ada gas di posisi tempat tertutup. Seharusnya gas itu menurut saya di tempat luar. Ketika ada kebocoran gas, pasti akan terjadi peristiwa,” katanya.
Meski belum menyampaikan kesimpulan akhir terkait standar kelayakan dapur, Fauzi menilai kasus ini menunjukkan adanya persoalan pada rantai pengelolaan makanan MBG.
Ia bahkan menyebut situasi yang terjadi sebagai sebuah paradoks. Di satu sisi, Jember disebut tengah diproyeksikan menjadi salah satu model pelaksanaan MBG nasional. Namun di sisi lain, justru muncul kasus dugaan keracunan massal.
“Paradoksnya ada peristiwa seperti ini dan tidak boleh terjadi lagi,” kata Fauzi.
Menurutnya, perlu ada langkah disipliner agar kasus serupa tidak menyebar ke dapur MBG lainnya.
“Harus ada satu atau dua yang didisiplinkan supaya tidak menular ke yang lain,” ujarnya.
Fauzi juga menyinggung banyaknya laporan masyarakat terkait kualitas pengelolaan MBG yang masuk melalui kanal pengaduan “Wadul Guse”. Meski laporan tersebut tidak selalu bersifat spesifik terhadap satu dapur tertentu, ia menilai keluhan yang muncul menunjukkan adanya persoalan agregat dalam sistem pengelolaan MBG.
“Pengelolaan MBG baik, tapi ada masalah karena ini sifatnya massal dan masif,” ungkapnya.
“Kalau bahan keringnya oke, tapi kalau makanannya, ogah makan,” ujarnya sambil tertawa kecil, saat ditanya kualitas makanan SPPG. (dan/ian).
