Jember, Kabarpas.com – Setelah sempat berada di fase opini disclaimer hingga Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Pemerintah Kabupaten Jember kini kembali menjaga tren positif pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola APBD, terutama dari sisi transparansi dan akuntabilitas.
“Jember sempat tidak mendapatkan WTP, WDP, dan juga sempat disclaimer di bawah tahun 2022. Hari ini alhamdulillah kembali mendapatkan WTP,” kata Fawait usai menghadiri penyerahan hasil pemeriksaan BPK bersama Ketua DPRD dan jajaran Pemkab Jember.
Menurut Fawait, opini WTP bukan sekadar simbol administratif, melainkan indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menyebut capaian itu merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah daerah, DPRD, hingga aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Jember.
“Ini bukan kerja satu orang, tetapi kerja bersama. Ada sinergi antara eksekutif dan legislatif, juga seluruh OPD dan ASN Kabupaten Jember,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).
Meski begitu, Fawait menegaskan opini WTP bukan berarti pengelolaan APBD sudah tanpa masalah. Ia mengakui masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi dari BPK yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan secara serius dan tepat waktu,” katanya.
Fawait juga menyinggung kondisi pengelolaan keuangan Jember pada periode sebelumnya yang sempat mendapat sorotan. Karena itu, menurut dia, mempertahankan WTP menjadi tantangan tersendiri.
“Meraih WTP adalah prestasi, tapi mempertahankannya dan menjadikannya budaya kerja itu tantangan sebenarnya,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fawait mengaku ditunjuk mewakili kepala daerah se-Jawa Timur untuk menyampaikan sambutan di hadapan BPK. Ia berharap hubungan antara pemerintah daerah dan BPK tidak berhenti pada fungsi audit, tetapi juga penguatan pendampingan tata kelola keuangan.
Selain itu, Fawait mengaitkan capaian WTP dengan kondisi ekonomi daerah. Ia mengklaim sejumlah indikator ekonomi Jember menunjukkan tren positif sepanjang 2025.
“Jember adalah kabupaten dengan performa ekonomi terbaik di Tapal Kuda, dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan pendapatan yang melesat,” katanya.
Namun ia menyadari kebijakan pengelolaan APBD tetap memunculkan kritik dan protes di ruang publik. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
“Pro-kontra itu hal yang wajar dalam era demokrasi,” ujar Fawait.
Bagi Pemkab Jember, lanjut dia, tujuan utama pengelolaan APBD bukan semata mengejar opini WTP, melainkan memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan. (dan/ian).
