Jember, Kabarpas.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember dinilai mulai menunjukkan perbaikan setelah dilakukan supervisi terhadap ratusan dapur penyedia makanan. Pemerintah Kabupaten Jember menyebut sejumlah aspek administrasi dan kelengkapan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai tertata, meski penguatan tata kelola masih terus dilakukan.
Hasil tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait setelah Tim Supervisi Pemetaan Potensi Masalah MBG melakukan pemeriksaan terhadap 209 dapur SPPG yang tersebar di 31 kecamatan.
Supervisi berlangsung pada 29 Mei 2026 dan 8 Juni 2026. Tim yang diterjunkan Pemkab Jember melibatkan ratusan aparatur sipil negara (ASN) lintas organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas PRKP-Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, Diskominfo, Disnaker hingga unsur kecamatan.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan operasional dapur MBG berjalan sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN). Aspek yang diperiksa meliputi kualitas bahan makanan, proses pencucian dan persiapan bahan, sanitasi dapur, alur produksi, distribusi makanan, hingga instalasi pengolahan air limbah serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Fawait mengatakan, dari hasil pengecekan lapangan, pelaksanaan MBG di Jember mengalami perkembangan positif, terutama dari sisi administrasi.
“MBG sudah bagus, sudah mulai bagus. Terkait administrasi sudah mulai tertib, mulai dari SLHS, NIB, dan lain sebagainya,” ujar Fawait usai rapat paripurna, Sabtu (20/6/2026).
Meski demikian, ia menilai masih diperlukan sejumlah pembenahan, terutama dalam penataan penerima manfaat agar program tersebut dapat berjalan lebih optimal.
Selain aspek pelayanan, Pemkab Jember juga ingin memastikan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Salah satunya dengan mendorong dapur SPPG melibatkan pedagang kecil dan pelaku usaha lokal sebagai pemasok kebutuhan.
Fawait menyebut, pihaknya telah melakukan uji coba di sejumlah dapur agar kebutuhan bahan pangan bisa diserap dari pedagang sekitar.
“Kemarin ada percontohan, 10 dapur saya minta untuk membeli produknya dari mlijo (pedagang sayur keliling), dari PKL. Mudah-mudahan nanti bisa dilakukan di seluruh dapur kita,” ucapnya.
Menurutnya, pola tersebut dapat menjadi salah satu cara agar perputaran ekonomi dari program pemerintah tidak hanya berhenti pada penerima manfaat, tetapi juga mengalir ke masyarakat kecil.
Fawait juga mengaitkan keberadaan program nasional seperti MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyebut belanja pemerintah melalui program nasional ikut menjadi salah satu faktor penggerak ekonomi.
“Kalau berbicara data, optimalisasi program pusat salah satunya terlihat dari pertumbuhan ekonomi. Ini bukan sekadar opini, tapi berdasarkan data riil,” ujarnya.
Ia menambahkan, meskipun terdapat penurunan APBD Jember, pertumbuhan ekonomi tetap bergerak karena adanya dukungan berbagai program pemerintah pusat yang berjalan di daerah, termasuk sektor pangan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kenapa APBD turun tapi pertumbuhan bisa meningkat? Salah satunya karena optimalisasi program nasional, seperti MBG, KDMP, serta program sektor pertanian dan pendidikan dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (dan/ian).
