Surabaya, Kabarpas.com – Pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir menjadi pengingat pentingnya penguatan ketahanan energi daerah. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat dan dunia usaha, diversifikasi sumber energi dinilai menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan listrik konvensional.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Yoyok Mulyadi, menilai percepatan pengembangan energi terbarukan harus menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS yang selama ini telah dijalankan Pemprov Jatim perlu diperluas hingga menyentuh masyarakat secara langsung.
Sejak 2023 hingga 2024, Pemprov Jawa Timur telah mendorong pemanfaatan PLTS di sejumlah perkantoran pemerintah, sekolah, dan pesantren. Namun pada 2026 ini, Yoyok menilai sudah saatnya program tersebut mulai diuji coba secara lebih luas di lingkungan masyarakat, tidak hanya terbatas pada lembaga yang biaya operasional dan pemeliharaannya ditanggung pemerintah.
“Transformasi energi terbarukan memang penting. Tetapi menyediakan SDM yang memadai dan membangun kesadaran masyarakat juga tidak kalah penting. Jangan sampai program-program yang sudah baik justru tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat,” ujar Yoyok.
Politisi PKB ini menuturkan, keberhasilan transisi energi tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengoperasikan, merawat, dan memperbaiki fasilitas energi terbarukan yang tersedia.
Yoyok mencontohkan sejumlah program berbasis tenaga surya yang pernah dijalankan namun kurang berkelanjutan akibat minimnya pendampingan. Di beberapa daerah, lampu penerangan jalan tenaga surya tidak lagi berfungsi setelah masa perawatan berakhir. Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah objek wisata yang sempat memanfaatkan panel surya, tetapi akhirnya terbengkalai ketika terjadi kerusakan.
“Jangan sampai setelah masa pemeliharaan selesai, masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengoperasikan atau memperbaiki fasilitas tersebut. Akibatnya, investasi yang sudah dikeluarkan menjadi kurang maksimal manfaatnya,” katanya.
Karena itu, Yoyok mendorong Pemprov Jatim menyusun laporan evaluasi terhadap seluruh program energi terbarukan yang telah berjalan. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengukur efektivitas program sekaligus menjadi dasar pengembangan kebijakan berikutnya.
“Diperlukan laporan yang jelas terkait efektivitas program yang sudah dijalankan. Dengan begitu masyarakat dapat melihat bahwa energi listrik berbasis energi terbarukan benar-benar lebih hemat, efisien, dan menjanjikan untuk masa depan Jawa Timur,” tegasnya.
Ia berharap momentum pasca-pemadaman listrik ini menjadi bahan refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan energi alternatif yang berkelanjutan. Dengan dukungan teknologi, edukasi, dan keterlibatan masyarakat, Jawa Timur dinilai memiliki peluang besar menjadi salah satu daerah terdepan dalam transformasi energi bersih di Indonesia.
“Jargon swasembada energi harus terealisasikan, jangan hanya menjadi semboyan semata. Kami yakin jika pemerintah serius, energi alternatif berkelanjutan akan terwujud di Jatim,” pungkasnya. (bro/ian).
