Dispendik Kabupaten Pasuruan Studi Tiru Pembelajaran Multigrade di Disdikdaya Probolinggo

Probolinggo, Kabarpas.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo menerima kunjungan kerja (kunker) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan untuk mempelajari penerapan pembelajaran kelas rangkap atau multigrade class. Kunjungan ini menjadi ajang berbagi praktik baik dalam upaya pemerataan layanan pendidikan, khususnya di sekolah dengan jumlah peserta didik dan guru yang terbatas.

Rombongan berjumlah 40 orang dipimpin Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Didik Suriyanto. Mereka disambut Sekretaris Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Yunita Nur Laili di ruang Agus Salim Disdikdaya Kabupaten Probolinggo bersama Kepala Bidang Pembinaan SD Sri Agus Indariyati, Kepala Bidang Pembinaan SMP Like Lidyawati, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Eksi Wulandari serta Kasi Sarana dan Prasarana Bidang PAUD dan PNF A. Budi Hermanto.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pembinaan SD Sri Agus Indariyati memaparkan implementasi pembelajaran kelas rangkap di Kabupaten Probolinggo yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama rombongan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.

Sekretaris Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Yunita Nur Laili mengatakan program sekolah multigrade menjadi salah satu solusi untuk menjawab tantangan pemerataan layanan pendidikan sekaligus mengatasi keterbatasan jumlah guru di sejumlah sekolah.

“Kurang lebih ada 186 sekolah di Kabupaten Probolinggo yang sudah melaksanakan program sekolah multigrade. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh letak geografis Kabupaten Probolinggo yang memiliki kawasan pantai, pesisir dan pegunungan, sehingga tidak semua sekolah memiliki jumlah murid yang sesuai dengan pagu rombongan belajar,” katanya.

Menurut Yunita, di beberapa sekolah terdapat rombongan belajar yang hanya berisi dua hingga lima siswa. Melalui sistem multigrade, dua jenjang kelas dapat digabung dalam satu proses pembelajaran tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan maupun pencapaian kurikulum.

“Dengan program multigrade ini kami berharap ada efisiensi dalam pengelolaan rombongan belajar. Misalnya kelas satu dan kelas dua yang masing-masing hanya memiliki sedikit siswa dapat digabung, sementara proses pembelajarannya tetap berjalan sesuai kurikulum yang telah disiapkan,” jelasnya.

Yunita menjelaskan Disdikdaya Kabupaten Probolinggo telah memberikan pembekalan kepada guru-guru yang bertugas di sekolah multigrade melalui pendampingan bersama Tim INOVASI agar metode pembelajaran tetap efektif dan sesuai kebutuhan peserta didik.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus memberikan dukungan sarana dan prasarana. Pada tahun 2025 bantuan difokuskan pada pengadaan Chromebook, sedangkan tahun 2026 diarahkan pada penyediaan meja dan kursi bagi sekolah multigrade.

“Pemerintah tidak pernah mengabaikan sekolah multigrade hanya karena jumlah siswanya sedikit. Anak-anak di sekolah multigrade memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Karena itu pemerintah terus hadir melalui pendampingan guru serta dukungan sarana dan prasarana,” tegasnya.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Didik Suriyanto mengapresiasi inovasi pembelajaran multigrade yang telah diterapkan Kabupaten Probolinggo dan menyatakan kesiapan untuk mengadopsinya sesuai kebutuhan daerahnya.

“Bapak dan Ibu pengawas yang sekaligus Korwil ini dapat melihat langsung pelaksanaan pembelajaran multigrade karena merekalah yang setiap hari berhadapan dengan satuan pendidikan di wilayah masing-masing. Pengalaman ini akan menjadi bekal yang sangat berharga untuk kami kembangkan di Kabupaten Pasuruan,” ujarnya.

Didik menambahkan hasil kunjungan tersebut akan dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan pengembangan kebijakan pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang kami peroleh di Kabupaten Probolinggo. Seluruh hasil pembelajaran ini akan kami laporkan kepada pimpinan, termasuk kepada Bapak Bupati Pasuruan. Keunggulan program multigrade ini akan kami adopsi dan kami upayakan untuk diterapkan di Kabupaten Pasuruan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah kami,” tambahnya.

Keesokan harinya, rombongan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan akan melakukan kunjungan lapangan untuk melihat penerapan pembelajaran kelas rangkap di SDN Sukapura 3 Kecamatan Sukapura. (len/ian).

Artikel ini telah dibaca 18 kali

Hanung Bramantyo Angkat Tragedi 1965 Jadi Film Horor Lobang Buaya Sutradara Hanung Bramantyo memilih pendekatan horor untuk mengangkat isu sejarah dan tragedi 1965 dalam film terbarunya, “Lobang Buaya”. Menurut Hanung, horor tidak selalu berkaitan dengan hantu, tetapi juga dapat menggambarkan situasi penuh teror yang dialami masyarakat. Hal itu disampaikan Hanung dalam acara Special Screening film Lubang Buaya yang digelar Adhya Pictures dan Dapur Film bersama Program Studi Televisi dan Film Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember di Kota Cinema Mall, Minggu (20/9/2026). Hanung mengatakan salah satu alasan dirinya mengangkat tema 1965 adalah karena film sejarah dinilai belum banyak menarik perhatian penonton muda. Padahal, menurut dia, sebagian besar penonton bioskop saat ini berasal dari kalangan anak muda. Ia melihat sejumlah film dengan tema kehidupan anak muda mampu memperoleh jumlah penonton besar. Sebaliknya, film yang mengangkat sejarah cenderung memiliki jumlah penonton lebih terbatas. Karena itu, Hanung ingin menggunakan medium film untuk memperkenalkan kembali sejarah kepada generasi muda dengan pendekatan yang lebih dekat dengan selera penonton masa kini. “Saya pengin masyarakat Indonesia, terutama anak muda pecinta film, jangan sampai melupakan sebuah tragedi besar di tahun 1965,” ucap Hanung usai nonton bareng. Menurut dia, peristiwa 1965 tidak semata-mata berkaitan dengan peristiwa penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal di Jakarta. Hanung menilai dampak konflik politik dan ideologi pada periode tersebut juga terjadi di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur. Ia menyebut konflik pada masa itu menimbulkan kekerasan dan korban dari berbagai kelompok masyarakat. Karena itu, ia ingin mendorong penonton untuk melihat peristiwa 1965 melalui lebih dari satu perspektif. Hanung juga menekankan pentingnya literasi sejarah. Menurut dia, masyarakat tidak semestinya hanya bergantung pada satu narasi mengenai peristiwa 1965, tetapi juga membaca berbagai buku dan menyaksikan berbagai karya yang membahas peristiwa tersebut dari sudut pandang berbeda. “Jadi tolong jangan percaya pada satu propaganda pemerintah, tapi kita sebagai anak-anak bangsa harus melek literasi,” ujarnya. Pendekatan horor dipilih Hanung karena ia melihat tragedi sejarah tersebut memiliki unsur teror yang kuat. Namun, horor yang dimaksud bukan semata-mata kemunculan hantu atau adegan “jump scare”. Hanung menyebut horor sebagai situasi ketika seseorang berada dalam kondisi penuh tekanan dan ketakutan akibat ancaman yang terjadi di sekitarnya. Menurut dia, kondisi sosial pada 1965 dapat dipahami sebagai situasi horor. Relasi sosial yang sebelumnya normal dapat berubah ketika seseorang dituduh memiliki keterkaitan dengan kelompok tertentu. “Horor itu adalah sebuah genre yang di dalamnya memberikan secara sengaja teror kepada penonton melalui apa pun,” tandasnya. Hanung juga mengaitkan pendekatan tersebut dengan film “Pengkhianatan G30S/PKI” karya Arifin C. Noer. Menurut dia, film tersebut juga menggunakan sejumlah perangkat sinematik yang membangun rasa takut penonton, meski mengangkat peristiwa sejarah. Karena itu, ia merasa pendekatan horor relevan untuk membawa penonton memasuki suasana psikologis sebuah periode sejarah yang penuh ketegangan. Namun, Hanung menyebut Lobang Buaya lebih tepat disebut sebagai drama misteri investigasi ketimbang film horor murni. “Saya menyebutnya lebih suka drama misteri investigasi. Karena buat saya itu lebih pas daripada sekadar horor,” ujarnya. Selain mengangkat tragedi 1965, Hanung mengatakan film tersebut juga membawa isu sosial mengenai praktik yang merugikan masyarakat desa. Ia menyebut konsep “7 Setan Desa” sebagai salah satu pijakan cerita. Istilah tersebut digunakan dalam film untuk menggambarkan kelompok-kelompok yang dianggap meresahkan masyarakat, termasuk birokrat korup, rentenir, dan pihak yang berkepentingan terhadap penguasaan sumber daya. Hanung mengatakan isu tersebut sengaja ditempatkan berdampingan dengan latar sejarah 1965 untuk menghubungkan persoalan masa lalu dengan persoalan sosial yang masih relevan dibicarakan saat ini. Ia juga mengatakan film menjadi medium baginya untuk menyampaikan kegelisahan mengenai kondisi sosial, keagamaan, dan politik. Sebelumnya, Hanung mengangkat isu sosial-keagamaan dalam sejumlah film, termasuk “Tanda Tanya” dan “Perempuan Berkalung Sorban”. “Film itu adalah medium kita untuk speak up, atas kegelisahan saya,” kata dia. Untuk Lobang Buaya, Hanung juga menjanjikan struktur cerita dengan beberapa plot twist. Ia mengatakan pendekatan tersebut banyak dipengaruhi film-film Korea yang menurutnya berani menghadirkan lebih dari satu kejutan dalam sebuah cerita. Sebagai informasi, film Lobang Buaya dijadwalkan mulai tayang di bioskop Indonesia pada 1 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Dispendik Kabupaten Pasuruan Studi Tiru Pembelajaran Multigrade di Disdikdaya Probolinggo

POCARI SWEAT Run Bandung 2026: Birukan Bandung di Hari Jadi ke-216

Cari Aman Bootcamp 2026, MPM Honda Jatim Perkuat Kompetensi Duta Safety Riding di Malang

Tembakau Paiton VO Probolinggo Resmi Kantongi Sertifikat Indikasi Geografis

MPM Honda Hadirkan LAKI CODE, Padukan Kreativitas, Modifikasi dan Night Ride di Malang

Rajin Kejar Pajak, Camat dan Lurah Jember Dijanjikan Promosi