Pasuruan, Kabarpas.com – Proses pembahasan ini diawali lewat pembacaan Nota Penjelasan Bupati terkait KUA-PPAS 2027. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, memaparkan dokumen tersebut secara langsung di hadapan para pimpinan serta anggota dewan dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu, 22 Juli 2026.
Sidang tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para pejabat penting di lingkup Pemkab Probolinggo, menandai dimulainya rangkaian siklus perencanaan fiskal daerah tahun depan.
Berdasarkan nota penjelasan yang disampaikan, penyusunan KUA-PPAS 2027 berpedoman pada regulasi yang berlaku, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Dokumen strategis ini dirancang bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban operasional birokrasi, melainkan sebagai instrumen vital guna mengawal target pembangunan daerah secara bertahap dan berkesinambungan.
Pemkab Probolinggo menetapkan tema pembangunan untuk tahun 2027, yaitu:
“Percepatan Penguatan Pondasi Layanan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Disertai Penguatan Pondasi Transformasi Sosial Ekonomi Inklusif Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Inovasi, dan Tata Kelola Pemerintahan.”
Tema tersebut diselaraskan dengan visi pimpinan daerah serta mengacu pada kebijakan fiskal nasional dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Guna mewujudkannya, disiapkan delapan prioritas pembangunan, meliput; peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih serta akuntabel. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kemandirian masyarakat prasejahtera. Penguatan ketahanan daerah dan sektor pangan. Peningkatan nilai tambah sektor basis dan realisasi investasi. Penyediaan infrastruktur berkualitas.
Dalam rancangan KUA-PPAS tersebut, postur keuangan daerah mengalami penyesuaian sebagai berikut:
Strategi optimalisasi pendapatan akan ditempuh melalui pembenahan layanan pajak daerah, perluasan sumber pendapatan, peningkatan performa BUMD, serta memperkuat sinergi bersama pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Timur.
Sementara itu, alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk pemenuhan layanan dasar, akselerasi infrastruktur penumbuh ekonomi, penguatan pertanian, pemberdayaan UMKM, pengetasan kemiskinan, reformasi birokrasi, digitalisasi, serta pembangunan ramah lingkungan.
Menutup pemaparan tersebut, pihak eksekutif menyampaikan optimisme agar pembahasan lanjutan antara Pemkab dan DPRD Probolinggo dapat berjalan secara konstruktif. Sinergi yang kuat diharapkan mampu melahirkan produk anggaran yang aspiratif, berdaya guna tinggi, serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. (kia/ana).
