Oleh: Hermanto Rohman | Dosen Administrasi Negara, FISIP Universitas Jember
KABARPAS.COM – SURVEI Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan menjadi alarm bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebanyak 75 persen responden masyarakat umum mengaku stres menghadapi kebijakan pemerintah, sedangkan 67 persen menyatakan stres terhadap perilaku Presiden Prabowo. Angka itu tidak boleh dibaca sebagai diagnosis psikologis, apalagi dianggap mewakili seluruh rakyat. Survei menggunakan sampel nonprobabilitas sehingga generalisasi harus dibatasi. Namun, pesan kebijakannya tetap penting: keputusan negara yang mestinya mengurangi persoalan justru dipersepsikan menambah tekanan oleh banyak responden.
Persoalan ini lebih serius daripada penurunan popularitas. Dalam analisis kebijakan publik, kualitas pemerintahan ditentukan oleh ketepatan mengenali masalah, keadilan memilih instrumen, kemampuan melaksanakan keputusan, dan kesediaan memperbaiki hasilnya. Di empat titik itulah sejumlah kekeliruan pemerintah patut dipersoalkan.
Salah membaca masalah, salah menentukan prioritas
Kesalahan pertama adalah kecenderungan mendahulukan program besar sebelum membuktikan bahwa program tersebut menjawab kebutuhan paling mendesak. William N. Dunn menempatkan perumusan masalah sebagai fondasi analisis kebijakan. Ketika harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, dan kepastian hukum menjadi keluhan, pertanyaan utama bukan seberapa megah program pemerintah, melainkan apakah program itu menurunkan beban hidup masyarakat.
Anggaran besar bukan ukuran keberhasilan. Setiap pilihan belanja memiliki biaya kesempatan: dana untuk satu program berarti mengurangi ruang bagi pilihan lain. Pemerintah semestinya memperlihatkan pembandingan alternatif, kelompok penerima manfaat, risiko pelaksanaan, serta dampak yang dapat diuji. Tanpa itu, kebijakan mudah berubah menjadi proyek politik yang mencari pembenaran teknokratis setelah keputusan dibuat.
Beban fiskal yang tidak dilihat dari sisi warga
Kesalahan kedua muncul ketika kebutuhan penerimaan negara lebih menonjol daripada analisis kemampuan masyarakat menanggung beban. Dalam paparan survei yang diberitakan media, 82 persen responden menilai pajak dan pungutan terlalu memberatkan. Temuan persepsi ini tidak membuktikan seluruh kebijakan fiskal keliru. Tetapi pemerintah wajib menguji dampak gabungan pungutan, harga, dan biaya layanan terhadap rumah tangga berpendapatan rendah maupun kelas menengah rentan.
Keberhasilan fiskal tidak cukup dinyatakan melalui kenaikan penerimaan atau penyerapan anggaran. Ukuran yang lebih adil ialah siapa membayar, siapa memperoleh manfaat, dan apakah kesejahteraan bersih masyarakat meningkat. Jika pemerintah meminta warga berkorban, pemerintah harus terbuka mengenai dasar keputusan, skema perlindungan, dan hasil yang sungguh diterima publik.
Sentralisasi yang melemahkan ketepatan solusi
Kesalahan ketiga adalah memperlakukan persoalan daerah seolah seragam. Sekitar 60 persen responden survei menilai sentralisasi kebijakan merugikan perekonomian daerah. Penilaian tersebut perlu diuji lebih lanjut, tetapi selaras dengan kritik lama administrasi publik: keputusan yang terlampau terpusat sering mengabaikan perbedaan kapasitas fiskal, pasar kerja, geografis, dan kebutuhan warga.
Pusat memang perlu menetapkan standar nasional. Namun, daerah harus diberi ruang menyesuaikan instrumen dengan kondisi setempat, disertai pengawasan yang jelas. Bila pemerintah daerah hanya menjadi pelaksana instruksi, informasi lapangan tidak mengoreksi rancangan dari atas. Akibatnya, birokrasi mungkin patuh, sementara manfaat kebijakan justru tidak tepat sasaran.
Terlalu banyak klaim, terlalu sedikit evaluasi dampak
Kesalahan keempat terletak pada kebiasaan menyamakan kegiatan dengan keberhasilan. Program diluncurkan, bantuan disalurkan, dan anggaran terserap; semua dilaporkan sebagai prestasi. Padahal, menurut gagasan public value Mark Moore, nilai pemerintahan harus terlihat pada manfaat nyata bagi masyarakat. Yang perlu diumumkan bukan hanya jumlah penerima, tetapi perubahan daya beli, kualitas pekerjaan, biaya pelayanan, dan kesenjangan antardaerah setelah intervensi.
Pemerintah perlu membuka evaluasi independen atas program prioritas, termasuk biaya per manfaat, kelompok yang tertinggal, dan konsekuensi terhadap pelayanan dasar. Kebijakan yang gagal mencapai sasaran harus diperbaiki atau dihentikan. Ketegasan untuk menghentikan program yang tidak efektif justru lebih bertanggung jawab daripada mempertahankannya demi citra.
Kritik dibalas secara politik, bukan dijadikan koreksi
Kesalahan kelima berkaitan dengan sikap terhadap kritik. Angka 67 persen mengenai perilaku presiden tidak menjelaskan secara pasti penyebab stres responden. Karena itu, pemerintah semestinya mendalami aspek komunikasi, konsistensi keputusan, dan ruang partisipasi yang dianggap bermasalah, bukan sekadar memperdebatkan kredibilitas survei. Kritik metodologi sah, tetapi tidak dapat menggantikan jawaban substantif atas keluhan warga.
Dalam demokrasi, legitimasi elektoral bukan cek kosong bagi setiap kebijakan. Pemerintah memerlukan mekanisme umpan balik yang dapat dilacak: keluhan dicatat, penanggung jawab ditentukan, keputusan diperbaiki, dan hasilnya diumumkan. DPR, pemerintah daerah, kampus, dan masyarakat sipil perlu memiliki ruang menguji kebijakan sebelum kerugiannya meluas.
Survei CELIOS sebaiknya menjadi pemicu audit kebijakan, bukan pertengkaran mengenai siapa paling benar. Pemerintahan Prabowo perlu meninjau kembali ketepatan prioritas, distribusi beban fiskal, ruang adaptasi daerah, dan mutu evaluasi program. Ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa keras ia membela keputusan, tetapi seberapa berani ia mengoreksi kesalahan.
Rakyat tidak membutuhkan negara yang terus meminta pengertian atas kebijakannya. Rakyat membutuhkan pemerintah yang lebih dahulu memahami persoalan hidup mereka. Negara yang efektif bukan hanya mampu memerintah, melainkan mampu mengurangi kecemasan melalui keputusan yang masuk akal, adil, dan terbukti bekerja.
Rujukan: CELIOS, Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran (2026); pemberitaan Katadata dan ANTARA, 13 Oktober 2026. (***).
