Jember, Kabarpas.com – Pemkab Jember mempercepat pelaksanaan program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan (Bunga Desaku) menjelang akhir 2026. Selain menjadi sarana menyerap aspirasi masyarakat, peningkatan frekuensi kegiatan ini diarahkan untuk membantu mengendalikan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Kecamatan Jelbuk menjadi pembuka rangkaian Bunga Desaku pada Sabtu (31/10/2026). Berdasarkan jadwal yang beredar, sekitar 20 kecamatan akan menjadi lokasi pelaksanaan program tersebut hingga akhir Desember 2026.
Intensitas ini terbilang lebih tinggi dibandingkan pelaksanaan sebelumnya yang umumnya berlangsung satu kali dalam sebulan di satu kecamatan.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, percepatan Bunga Desaku pada penghujung tahun memiliki kaitan dengan upaya pemerintah daerah mengantisipasi tekanan inflasi, baik akibat peningkatan kebutuhan menjelang Nataru maupun dampak fenomena El Nino.
Gus Fawait menyebut, penyaluran paket sembako yang menjadi bagian dari kegiatan tersebut juga diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Saya pikir ini sekaligus untuk pengendalian inflasi menjelang Nataru dan juga untuk pengendalian inflasi efek El Nino. Karena ini juga nanti kan kita kasih sembako. Nah, itu juga secara teori memang untuk pengendalian inflasi dampak persiapan Natal dan Tahun Baru dan juga dampak dari El Nino,” ujar Fawait seusai menghadiri pertemuan dengan pelaku Mlijo dan UMKM di Balai Desa Sukowiryo, Kecamatan Jelbuk.
Selain agenda pengendalian inflasi, Bunga Desaku juga dimanfaatkan Pemkab Jember untuk menyerap kebutuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pedagang Mlijo.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Fawait menyampaikan sejumlah rencana program pemberdayaan bagi pelaku usaha kecil. Salah satunya berupa fasilitasi pembuatan gerobak untuk mendukung aktivitas perdagangan.
Ia meminta masyarakat memanfaatkan bantuan pemerintah secara optimal agar program yang diberikan benar-benar berdampak terhadap peningkatan usaha.
“Kami menyampaikan ada program untuk Mlijo dan UMKM seperti pembuatan gerobak. Kalau ada program dari pemerintah, manfaatkan seoptimal mungkin, jangan dijual,” ucapnya.
Gus Fawait menjelaskan, pertemuan langsung dengan masyarakat diperlukan agar pemerintah tidak keliru dalam merancang kebijakan maupun program bantuan.
Menurutnya, aspirasi dari kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program harus menjadi pertimbangan sebelum pemerintah menetapkan bentuk intervensi.
“Saya tidak ingin bikin program yang salah. Makanya adakan pertemuan seperti ini, menampung aspirasi, usul langsung dari masyarakat,” tandas Fawait. (dan/ian).
