Reporter : Amelia Putri
Editor : Anis Natasyah
Probolinggo, Kabarpas.com – Tahun ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo memberikan bimbingan teknis (bimtek) penguatan kapasitas bagi 330 pengurus Lembaga Pembina Posyandu (LPP) desa/kelurahan se-Kabupaten Probolinggo. Pelaksanaan bimtek dipusatkan di 6 (enam) lokasi yang diikuti oleh beberapa kecamatan terdekat.
Bimtek penguatan kapasitas bagi pengurus LPP ini dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Gending. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan pengurus LPP dari Kecamatan Dringu, Gending, Pajarakan dan Kraksaan. Selama kegiatan mereka mendapatkan beberapa materi dari beberapa narasumber. Diantaranya DPMD Kabupaten Probolinggo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto melalui Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Siti Kholifah mengungkapkan kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk menaikkan strata posyandu.
“Kegiatan ini sangat penting agar para pengurus LPP ini bisa selalu hadir dalam setiap kegiatan posyandu yang ada di daerahnya. Terlebih di setiap desa/kelurahan biasanya ada lebih dari satu posyandu. Dengan demikian para LPP ini mampu memberikan pemahaman kepada kader-kadernya,” ungkapnya.
Menurut Siti, pengurus LPP harus memahami administrasi LPP maupun administrasi posyandu. Termasuk juga menaikkan strata posyandu di daerahnya. Karena rata-rata keberadaan posyandu masih banyak yang stratanya madya. Minimal dengan adanya kegiatan ini strata posyandu bisa mencapai purnama.
“Disini para pengurus LPP ini kita kasih panduan bagaimana menaikkan strata posyandu mulai dari pembukuan di LPP maupun posyandu, sarana dan prasarana yang harus dimiliki serta prosesnya,” jelasnya.
Lebih lanjut Siti menerangkan pada dasarnya ada 3 (tiga) kegiatan posyandu yang biasanya dijadikan dasar pengukuran tingkat perkembangan posyandu balita yang harus dilakukan. Diantaranya input (kelembagaan serta rencana kerja, sarana, prasarana, dana dan tenaga), proses dan outputnya.
“Untuk input berupa kelembagaan ditangani langsung oleh DPMD Kabupaten Probolinggo. Sementara untuk prosesnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Dari input dan proses inilah nantinya akan menghasilkan outputnya,” tegasnya.
Siti menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada para pengurus LPP agar lebih memahami dan mengetahui keberadaan posyandu.
“Paling tidak nantinya dari segi sosial dan kesehatan bisa dilakukan di posyandu. Sehingga bisa mengajak masyarakat agar jangan sampai anak-anak ikut stunting dalam 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan),” terangnya.
Melalui kegiatan ini Siti mengharapkan agar para pengurus LPP ini bisa mengawal posyandu dan menaikkan strata posyandu, paling minim kepada strata purnama. “LPP wajib memantau perkembangan posyandu di daerahnya. Sehingga kesehatan ibu dan anak bisa terjamin dengan baik,” pungkasnya. (mel/nis).
