Reporter : Amelia Putri
Editor : Anis Natasyah
Probolinggo, Kabarpas.com – DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2019. Rabu, (15/7/2020).
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jon Junaidi ini dihadiri oleh Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif hadir, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Jawaban Eksekutif atas PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo ini dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono. Satu persatu jawaban terhadap PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo disampaikan.
Terhadap PU Fraksi Partai Nasdem, salah satu jawaban yang disampaikan adalah ucapan terima kasih terhadap saran untuk mengalihfungsikan aset Pemda yang pemanfaatannya kurang. Adapun untuk Hotel Rengganis pengelolaannya dilakukan oleh Perusda Rengganis.
Selanjutnya terhadap PU Fraksi Kebangkitan Bangsa, salah satu jawaban yang disampaikan adalah tidak tercapainya pendapatan daerah sebesar Rp4.854.830.354,26 dikarenakan tidak terealisasinya dana transfer sebesar Rp18.028.226.799,00 serta tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp605.091.937,37. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah realisasinya melampaui sebesar Rp13.778.488.382,11. Adapun kendala tidak terealisasinya dana transfer sebesar target, karena adanya perubahan sistem penyaluran dana transfer (DAK), yaitu mengikuti realisasi kontrak.
Terhadap PU Fraksi Partai Golkar, salah satu jawabannya adalah upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kualitas guru pada semua jenjang pendidikan antara lain melalui pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) secara periodik bekerja sama dengan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kemendikbud, peningkatan kompetensi guru melalui program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), pemberian insentif bagi guru non PNS/swasta dan guru di daerah sulit, pelaksanaan seleksi guru berprestasi dan pengembangan serta pembinaan bagi guru inovatif.
Kemudian terhadap PU Fraksi PPP, salah satu jawabannya adalah langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah mahalnya harga pupuk non subsidi antara lain mensosialisasikan penggunaan pupuk organik, memberikan bantuan pupuk organik pada petani dan mengusulkan penambahan kuota pupuk anorganik bersubsidi kepada pemerintah provinsi.
Lalu terhadap PU Fraksi PDIP-Hanura, salah satu jawaban yang disampaikan adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menangani masalah sampah antara lain sosialisasi tentang pengelolaan sampah terpadu, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah.
Terakhir Fraksi Gerindra, salah satu jawaban yang disampaikan adalah langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan sektor PAD antara lain melakukan penyesuaian tarif yang sudah tidak sesuai lagi, mengajukan perubahan Perda terkait penambahan obyek retribusi, melakukan pelayanan pajak dan retribusi secara online serta sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholders, wajib pajak untuk kepatuhan membayar pajak.
Diakhir penyampaian jawabannya, Soeparwiyono menyampaikan apabila jawaban tersebut masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat dibahas pada rapat-rapat berikutnya. (mel/nis).
