Pasuruan, Kabarpas.com – Dalam rangka memperkuat sosialisasi mengenai penggunaan masker, cuci tangan, serta jaga jarak untuk perubahan perilaku baru di masa pandemi Covid-19. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonsia Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, serta Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tri Tito Karnavian menggelar rapat sekaligus memberikan arahan kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh Indonesia, Ketua TP PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Kepala BPBD Provinsi Se-Indonesia melalui Video Conference (Vidcon).
Dalam kesempatan ini, Plt. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat beserta istri yang mewakili Plt. Walikota Pasuruan dan istrinya selaku Tim Penggerak PKK Kota Pasuruan, mengikuti Rapat tersebut melalui Video Conference, di Ruang MCC Pemerintah Kota Pasuruan. Senin (11/8/2020).
Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian menyampaikan tentang topik yang dibahas, salah satunya terkait sosialisasi tentang protokol kesehatan Covid-19.
“Pertama adalah masalah sosialisasi dan diseminasi secara lebih masif (tentang) protokol kesehatan terkait dengan masalah Covid-19 serta Sosialisasi Penggunaan Masker, Cuci Tangan, serta Jaga Jarak untuk Perubahan Perilaku Baru Masa Pandemi Covid-19,” terang Mendagri.
Selain itu, Mendagri mengingatkan bahwa Presiden Jokowi telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Oleh karena itu Kepala Daerah agar melakukan sosialisasi yang lebih intensif.
Lebih lanjut dikatakan, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden itu, Mendagri meminta para kepala daerah untuk benar-benar all out. Keterlibatan pemerintah daerah dalam menanggulangi Covid-19, benar-benar dibutuhkan.
“Karena konsep desentralisasi jelas mendistribusikan kewenangan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. Mesin Pusat bergerak tanpa didukung daerah akan sulit untuk gaspol, demikian juga di daerah. Mesin Pusat all out itu baru 50 persen, maka mesin daerah juga 548 daerah perlu juga all out,” ucapmya.
Oleh karena itu perlu ada sinergi dan keserempakan langkah Pusat dan Daerah. Selain struktur formal, diharapkan juga berharap agar struktur-struktur informal dilibatkan dalam sosialisasi mengenai protokol kesehatan ini.
“Kita bergerak dengan struktur formal maupun juga struktur informal di antaranya adalah Tim Penggerak PKK yang telah diminta secara eksplisit oleh Bapak Presiden untuk bisa terlibat dalam rangka sosialisasi ini. Kemudian juga relawan-relawan, media dan lain-lain. Selain kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah secara langsung seperti gerakan door to door, sosialisasi dan publikasi di media massa dan sosial juga perlu lebih diintensifkan,” pungkasnya. (ajo/gus).
