Jakarta, Kabarpas.com – Jelang Idul Adha 1442 H, di tengah pandemi Covid-19 yang masih mengganas, tidak sedikit dari masyarakat yang ingin menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban secara mandiri; tidak diserahkan ke RPH atau lembaga Ziswaf atau tidak mengikuti saran beberapa ormas Islam untuk menyedekahkan uang kurban.
Karenanya, Ikatan Alumni UIN (IKALUIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menerbitkan Buku Panduan Praktis Kurban di Masa Pandemi. Buku ini merupakan kumpulan materi dari Diklat Virtual Penyelenggaraan Kurban & Teknik Penyembelihan Hewan Kurban di Masa Pandemi Adopsi Metode HACCP yang diselenggarakan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat (IKALUIN Care) Ikatan Alumni UIN (IKALUIN) Syarif Hidayatullah Jakarta melalui Zoom Meetings dengan narasumber H Rakhmad Zailani Kiki, S.Ag, M.M. dan KH Muzbi Wuzdi, M.Hum. E-Book ini dapat diunduh di situs resmi IKALUIN Jakarta di link:
https://ikaluin.com/blog/2021/07/17/e-book-panduan-praktis-kurban-di-masa-pandemi/
“Pengambilan judul panduan pratis karena buku ini, yang berjumlag 25 halaman, dibuat agar memudahkan siapapun untuk memahami dan menjalankan isi dari buku ini, baik penyelenggara maupun pelaksana penyembelihan hewan kurban di masa pandemi, khususnya di masa pandemi Covid-19 ini, ” ujar Wakil Ketua IKALUIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr KH Asrorun NIAM Sholeh. M.A.
Sedangkan Ketua Umum IKALUIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr H TB Ace Hasan Syadzily, M.Si, di dalam sambutannya mengatakan bahwa, di situasi pandemi Covid-19 ini, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tidak boleh mengabaikan potensi bagi penularan Covid-19 seperti saat memotong Hewan maupun dalam proses pembagian hewan kurbannya kepada para mustahik.
“Dengan diterbitkannya buku panduan praktis untuk Kurban di masa pandemi yang diterbitkan bidang Pemberdayaan Masyarakat IKALUIN Jakarta diharapkan menjadi pedoman bagi masyarakat yang berkurban secara mandiri di masa pandemi Covid-19. Semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat, ” ujar Dr H TB Ace Hasan Syadzily, M.Si yang juga Pimpinan Komisi VIII DPR RI. (***/hib).
