Trenggalek, kabarpas.com – DPRD Kabupaten Trenggalek melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Trenggalek Tahun Anggaran 2022 menggelar rapat kerja bersama eksekutif.
“Kami belum bisa menilai keberhasilannya, karena benchmark nya tidak ada,” kata Sukarodin, Ketua Pansus LKPJ DRPD setempat.
Sukarodin menuturkan, ada 20 indikator yang belum bisa dinilai, meskipun targetnya ada tapi capaianny atidak dilaporkan.
Politisi PKB ini menyebut, LKPJ TA 2022 itu banyak menuai catatan dan akan diberikan rekomendasi, antara lain tentang data kemiskinan yang disampaikan bupati terkait kemiskinan dinilai belum sinkron.
“Hal ini terulang kembali seperti tahun sebelumnya tentang data kemiskinan.Dimana dalam LKPJ TA 2021 pengangguran terbukanya turun, kemiskinan naik.Sementara itu LKPJ TA 2022 kimiskinannya turun, pengangguran naik.Ini jelas tidak sinkron, ” imbuhnya.
Selain itu, politisi senior ini juga menyampaikan atas caapaian di bidang infrastruktur yang belum terlihat kondisi eksiating yang ada saat ini.Sementara itu di data terlapor sudah tercapai.
“Ini tidak sinkron dan terjadi di tahun – tahun sebelumnya, meskipun sudah kira rekomendasi di tahun 2021masih saja diulang kembali, ” tandasnya.
Dia menegaskan, dalam pembahasan ini pihaknya meminta data – data yang belum dilaporkan untuk mengukur keberhasilan LKPJ tersebut agar bisa sesuai dengan misi kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ditambahkan dia, dalam LKPJ tersebut misi kedua indikator yang belum dilaporkan adalah prosentase kunjungan wisatawan, jumlah desa wisata dan desa mandiri.Dari hasil koreksi ada 32 desa mandiri yang belum dilaporkan.Tak terkecuali target SDGs desa.
” Ini artinya untuk mewujudkan Kabupaten Trenggalek sebagai kota pariwisata berbasis kolaborasi dari pemberdayaan masyarakat belum bisa terukur,” tukasnya.
Sekedar informasi, rapat Pansus LKPJ TA 2022 diskors hingga waktu yang ditentukan dan Pansus langsung menggelar rapat internal. (ags/ian).
