Reporter: Sugeng Hariyono
Editor: Ian Arieshandy
Pasuruan, kabarpas.com – Barisan Forum Penyelamat Demokrasi Kota Pasuruan dan puluhan massa mendatangi kantor Bawaslu Kota Pasuruan. Kedatangan mereka ini ialah untuk audensi mempertanyakan kinerja Bawaslu kota Pasuruan yang dinilai belum maksimal.
Tak hanya itu, mereka juga menuntut agar Bawaslu Kota Pasuruan tranparan dalam informasi mulai dari anggaran yang digunakan untuk pilkada serentak sebesar Rp 7,6 miliar dan kinerja Bawaslu Kota Pasuruan yang belum diketahui informasinya ke masyarakat luas.
“Hingga saat ini Bawaslu Kota Pasuruan terkesan menyembunyikan. Penggunaan anggaran untuk pilkada dan kinerjanya tidak terlihat pada penindakan pelanggaran,” ujar Ayi Suhaya, Ketua Barisan Forum Penyelamat Demokrasi Kota Pasuruan
“Kita menanyakan penggunaan anggaran miliaran tersebut tidak bisa menjelaskan, apalagi kinerjanya terkesan asal-asalan makanya perlu dibuka bersama-sama ,” kata Ayik.
Sementara itu Sofyan Sauri, Komisioner Bawaslu Kota Pasuruan mengatakan, selama ini anggaran sudah digunakan tetapi masih minim yaitu 1,6 persen saja.
“Dan puncak penggunaan anggaran pada saat pemberian gaji pengawas TPS yang sangat besar dan sampai saat ini hanya 1,9 persen digunakan untuk bimtek ,sosialisasi dan gaji PTPS ,” pungkasnya. (emn/ian).
