Jember, Kabarpas.com – Miss komunikasi yang terjadi dalam agenda kedatangan Wakil Bupati Djoko Susanto ke kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember menuai beragam opini di ruang publik.
Tidak disambutnya lawatan Wabup Djoko oleh pejabat Bapenda dengan alasan tidak adanya surat resmi atau pendelegasian dari bupati menjadi akar permasalahan tersebut.
Adanya peristiwa tersebut ditanggapi tenang oleh Asisten 2 Sekretariat Kabupaten Jember. Tidak mau berpolemik lebih jauh, Jupriono mengajak seluruh organ di lingkungan Pemkab Jember untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai regulasi yang tercantum di UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Menurut Jupri, di dalam tata kelola pemerintahan itu sudah jelas aturannya sehingga seseorang tidak boleh melewati kewenangannya.
Jupri berharap tidak ada in subordinasi dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember. Ia pun mengajak semua elemen di lingkungan Pemkab mentaati aturan yang berlaku.
Lebih jauh, Jupri mengingatkan kepada jajaran OPD bahwa saat ini Pemkab Jember fokus untuk merealisasikan program bupati dan wakil bupati terutama dalam hal pelayanan masyarakat seperti layanan kesehatan UHC (Universal Health Coverage) kemudian pangan, serta infrastruktur.
“Daripada meributkan persoalan saat ini, lebih baik fokus menjalankan program bupati dan wakil bupati dalam melayani masyarakat. Pemkab Jember saat ini fokus menyukseskan program UHC dan perawatan jalan, itu yang lebih urgent saat ini,” tandasnya.
Pernyataan Jupriono, diamini oleh sejawatnya yang lain.
Akhmad Helmi Lukman (Kepala Dinas Sosial), Bobby Sandy (Kepala Diskominfo), dan Lingga (Plt Kepala Bakesbangpol) sepakat bahwa semuanya sudah ada aturannya dalam tata kelola pemerintahan.
Mereka pun tidak mau masalah di Bapenda menjadi polemik yang berbuntut panjang. Sebab, Bupati Fawait saat ini sedang fokus menjalankan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Setelah melaunching program UHC untuk masyarakat Jember, kini Pemkab sedang fokus dalam meningkatkan sektor pangan melalui hasil pertanian meliputi jagung, beras, dan kedelai.
Jupri menambahkan, Pemkab menjajaki kerjasama dengan Universitas Jember, Politeknik Negeri Jember, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan ITS.
Pertama-tama, akan dilakukan mapping melalui riset pada hamparan tanah seluruh Kabupaten Jember untuk mengetahui jenis tanaman apa yang cocok ditanam di lokasi tersebut.
Setelah menemukan kecocokan, Pemkab Jember berharap hasil pertanian bisa meningkat sehingga bisa mendukung program nasional Presiden Prabowo dalam hal ketahanan pangan untuk mewujudkan swasembada pangan. (dan/ian).
