Trenggalek, kabarpas.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja penyampaian laporan komisi – komisi atas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas Anggaran Plafon Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 di Graha Paripurna setempat, Kamis (10/8/2023) siang.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Agus Cahyono mengatakan jika rapat digelar dengan maksud konsultasi Banggar dengan semua ketua komisi dalam rangka laporan pembahasan komisi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing – masing atas KUPA – PPAS Tahun Anggaran 2023.
“Jadi seluruh komisi sudah menyampaikan laporan secara tertulis. Tadi juga ada beberapa poin tambahan dalam sesi penyampaian laporan,” ucapnya.
Agus menuturkan, poin penting yang bisa digarisbawahi dalam rapat kali ini adalah kita bisa meminimalkan potensi Silpa. Karena, dari tahun ke tahun Silpa cukup tinggi yang berkutat pada angka kisaran Rp 200 milyar. “Nanti dirapat lanjutan Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait KUPA – PPAS yang nanti akan menjadi RAPBD Perubahan tahun 2023, potensi – potensi yang akan menjadi Silpa akan kita sisir agar anggaran bisa tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat Trenggalek, ” imbuhnya.
Politisi PKS ini menyebut jika anggarannya untuk APBD tidak besar, sehingga jika Silpa tinggi tentu akan menjadi suatu kerugian. Apalagi kita melihat kondisi infrastruktur, misal jalan kabupaten dan lintas kecamatan dan juga jalan lingkungan cukup parah kerusakannya.
Oleh karena itu, dia menyampaikan, dalam pembahasan lebih berkonsentrasi pada anggaran – anggaran apa yang berpotensi menjadi Silpa 2023 kita geser kegiatan lainnya. “Intinya kita akan menyisir kegiatan yang berpetensi menjadi Silpa, ” tandasnya.
Selanjutnya, dia mengungkapkan terkait gaji pegawai data secara umum telah disampaikan oleh komisi II tentang besaran gaji di tahun 2023. “Serapan gaji itu kan sudah berjalan 10 bulan sampai Agustus plus gaji 13 itu sudah terserap. Namun serapannya gaji dibanding sisanya jauh lebih tinggi sisanya. Itu logikanya bagaimana, ” tukasnya.
Dia menganggap, mestinya serapan gaji dari sisi waktu itu lebih panjang mestinya sisanya lebih sedikit. “Tapi itu nggak. Anggarannya lebih banyak. Jadi itu nanti kita cermati bersama. Kalau memang itu kelebihan ya kita geser. Apalagi di tahun 2022 Silpa dari sektor gaji juga tinggi. Padahal penganggaran gaji itu kan cukup mudah, karena jumlah ASN dan honorer sudah jelas. Tak terkecuali besaran gajinya juga jelas. Kenapa masih muncul Silpa, ” tutupnya. (ADV).
