Reporter : Amelia Putri
Editor : Anis Natasya
Probolinggo, Kabarpas.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus berupaya melakukan percepatan penurunan stunting di wilayahnya. Kali ini melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat yang bekerja sama dengan Dinkes Provinsi Jawa Timur, menggelar rapat koordinasi (rakor) percepatan penurunan stunting.
Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta dari sektor di Kabupaten Probolinggo.
Selama kegiatan mereka mendapatkan materi kebijakan dan strategi program gizi di Jawa Timur, strategi nasional pencegahan dan penurunan stunting dan hasil pendampingan pelaksanaan 4 aksi di kabupaten/kota lokus stunting, implementasi program Kementrian Desa dalam mendukung program pencegahan dan penanggulangan stunting serta empat aksi strategi nasional pencegahan dan penanggulangan stunting yang sudah dilakukan kabupaten/kota untuk penurunan stunting.
Materi tersebut disampaikan oleh narasumber yang berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi (Bappeprov) Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur serta Dinkes Kabupaten Probolinggo.
Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan arah manajemen dan kebijakan dalam rangka percepatan penurunan stunting di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Probolinggo.
“Selain itu, meningkatkan pengetahuan peserta tentang manajemen program gizi serta meningkatkan pengetahuan program gizi meliputi pencegahan dan penanggulangan stunting,” katanya.
Menurut Anang, kondisi kekurangan gizi pada ibu hamil ini akan berdampak terhadap pertumbuhan janin yang dikandung dan perkembangan intelektual anak yang dilahirkan.
“Pada anak yang kekurangan gizi saat usia baduta akan tumbuh pendek dan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak yang berpengaruh pada rendahnya tingkat kecerdasan, karena tumbuh kembang otak terjadi saat dalam kandungan sampai usia 2 tahun,” jelasnya.
Anang menerangkan, guna mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan intervensi secara spesifik dan sensitif. Adapun intervensi spesifik yang sudah dilakukan dalam penanggulangan masalah gizi meliputi sosialisasi pedoman asuhan gizi terstandar, sosialisasi Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), pemberian makanan tambahan, penguatan sistem informasi gizi, pendampingan balita dan ibu hamil kurang gizi serta sosialisasi pencegahan dan penanggulangan masalah anemia pada ibu hamil dan remaja putri.
“Untuk menajamkan intervensi secara sensitif demi kepentingan tersebut, maka dipandang perlu melakukan pertemuan koordinasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi guna mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, analisis serta penyebaran informasi situasi pangan dan gizi,” terangnya.
Lebih lanjut Anang menambahkan Era Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan telah dilaksanakan di Indonesia. Program ini merupakan kegiatan yang meneruskan agenda-agenda program pemerintah diantaranya program kesehatan.
“Yang menjadi sorotan adalah sebaran balita kurang gizi di Indonesia, proporsi balita pendek, status gizi anak serta tingkat kematian ibu. Agar tujuan bisa tercapai, maka diperlukan peran dari pemerintah dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor sehingga masalah gizi dapat teratasi,” pungkasnya. (mel/nis)
