Reporter : Amelia Putri
Editor : Anis Natasya
Probolinggo, Kabarpas.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) dan sinkronisasi menuju Kabupaten Probolinggo tangguh bencana, Kamis (28/11/2019) di Rumah Dinas Wakil Bupati Probolinggo.
Kegiatan yang dipimpin oleh Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko didampingi Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Abdul Halim dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Anggit Hermanuadi ini diikuti oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan stakeholders terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Anggit Hermanuadi mengungkapkan kegiatan ini dimaksudkan adanya evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana di tahun 2019 dengan pemaparan peta sebaran kejadian bencana per bulan hingga akhir Nopember 2019.
“Diperoleh kesimpulan terindentifikasi bencana Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) sangat menonjol. Sehingga ke depan dibutuhkan manajemen penanggulangan yang lebih mantap dan sinergis antar stakeholders dengan harapan tahun-tahun depan bisa menekan atau menurun jumlah kejadiannya,” ungkapnya.
Menurut Anggit, kesiapsiagaan menghadapi musim hujan tahun 2019-2020, dimana terdapat bencana yang selalu menyertai seperti banjir-bandang, longsor dan angin puting beliung, sehingga dibutuhkan kesiapsiagaan seluruh stakeholders dalam menanggulanginya dengan koordinasi serta perlunya chek and rechek semua sarana prasarana yang dimiliki.
“Dalam kesempatan ini juga dilakukan pembahasan draft SOP Tanggap Darurat sekaligus Lembar Komitmen yang memuat siapa berbuat apa dalam penanggulangan bencana. Dengan harapan masing-masing stakeholders tahu tanggung jawabnya sesuai komitmen ketika suatu saat terjadi bencana,” tegasnya.
Sementara Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko berpesan dalam hal penanggulangan bencana dibutuhkan keterlibatan semua stakeholders sehingga harus terkoordinasi secara baik dan akuntabel. Untuk itu rapat penyusunan SOP ini menjadi penting agar OPD dan stakeholders tahu tanggung jawabnya ketika bencana terjadi.
“Dalam hal penanganan bencana yang perlu dikedepankan dan didahulukan penanganan korban manusia, cukupi pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti makan minum dengan adanya dapur umum, tempat berteduh disiapkan tenda, berikut ketersediaan MCK dengan air bersih yang cukup di lokasi penampungan dan lain sebagainya,” katanya. (mel/nis).
