Menu

Mode Gelap
Wujudkan Mimpi Pebasket Muda Jatim, MPM Honda Jatim Gelar Honda DBL 2023 East Java Series Dukungan Mas Dion Maju Cabup Pasuruan 2024 Kian Masif

KABAR NUSANTARA · 24 Jul 2023

Bupati Trenggalek Paparkan KUA PPAS R-APBD TA 2024, Begini Penjelasannya


Bupati Trenggalek Paparkan KUA PPAS R-APBD TA 2024, Begini Penjelasannya Perbesar

Trenggalek, Kabarpas.com – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin memaparkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Graha Paipurna DPRD Kabupaten Trenggalek, Senin (24/7/2023) siang.

Mas Ipin sapaan akrabnya mengatakan, APBD pada Tahun Anggaran (TA) 2024 memang kondisi fiskalnya sangat sulit. Pasalnya, pihaknya mengasumsikan sekitar Rp 1,9 trilyun.

“Secara prioritas kita sudah prioritaskan untuk infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penanganan kemiskinan ektrem, salah satunya adalah masalah stunting,” ucapnya.

Mas Ipin menyampaikan, komposisi untuk infrastruktur 16 persen, untuk SDM sebesar 34 persen. Dimana ada amanat undang – undang 20 persen untuk pendidikan. “Sedangkan 14 persenya untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Tak terkecuali masalah stunting,” imbuhnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Trenggalek ini mengakui jika ada sorotan dan masukan terkait porsi rutin untuk gaji masih sekitar 44 persen. Tapi masyarakat dan semuanya harus ingat bahwa banyak pegawai kita yang alih status. “Dulu honorer itu dikasi Rp 300 atau 400 ribu wes terimo, namun sekarang yang statusnya jadi PPPK atau tenaga outsourcing yang harus sesuai UMK. Bayangkan saja dari Rp 300 ribu menjadi Rp 2 juta pasti akan membebani APBD, ” tandasnya.

Selajutnya, ia menambahkan, jika diskusi akan berlanjut dan kita semua eksekutif dan legislatif ada di posisi akan memaksimalkan anggaran ini. Sehingga, jika semua aktor politik yang ada di legislatif dan eksekutif mempunyai hajat masing – masing yang penting pembangunan tetap berjalan.

“Makanya secara umum konsep ini harus berjalan dengan baik agar eksekutif yang teknokratis mulai dari level Sekda sampai pelaksana di dinas – dinas bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ” tukasnya.

Ketika disinggung beban belanja operasi lebih berat, ia menyebut bukan lebih berat, namun menyesuaikan dengan regulasi khususnya kepegawaian yang ada. “Kita bisa menghitung lah. Dulu yang honorer sekarang jadi tenaga outsourcing. Tentu saja harus sesuai dengan UMK,” tutupnya (ags/gus).

Artikel ini telah dibaca 80 kali

Baca Lainnya

MPM Honda Jatim Perkuat Sinergi dengan Dishub Kota Surabaya dan BPTD Lewat Edukasi Safety Riding untuk Petugas Lapangan

13 Mei 2026 - 15:22

MPM Honda Jatim Tingkatkan Kesiapsiagaan Karyawan Hadapi Situasi Darurat Keamanan 

13 Mei 2026 - 15:19

Kota Pasuruan Masuk 3 Besar Kota Ramah Lansia

13 Mei 2026 - 15:02

Jember Kembali Jadi Tuan Rumah Karnaval SCTV 2026, UMKM hingga Wisata Ikut Dipromosikan

13 Mei 2026 - 14:56

Musnahkan Barang Bukti 86 Perkara, Kejari Kabupaten Pasuruan “Sapu Bersih” Narkotika hingga Miras

13 Mei 2026 - 14:53

Wujudkan Lansia SMART, Bunda Ani Adi Wibowo Tinjau ‘Selantang’ di Bugul Lor

12 Mei 2026 - 19:20

Trending di Berita Pasuruan