Pasuruan, Kabarpas.com – Bupati Pasuruan, Andriyanto melakukan silaturahmi dengan forkopimda di Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan pada Senin (2/9/2023). Selain berkenalan dengan jajaran forkopimda, Andriyanto juga menyampaikan sejumlah rencana program yang dilakukan selama menjadi PJ Bupati Pasuruan.
Dalam sambutannya, Andriyanto menyebut salah satu hal yang jadi perhatiannya adalah terksit porsi anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang cenderung masih kecil.
“Saya memang belum melihat strukturnya langsung, tapi saya hanya melihat sekilas, porsi anggarannya memang masih kecil,” ujar Andriyanto. Padahal program-program pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak menjadi hal yang krusial.
Andriyanto menyebut bahwa tingkat kekerasan anak dan perempuan di Jawa Timur masih cenderung tinggi.
Terutama kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Belum lagi akhir-akhir ini, banyak terjadi insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berawal dari pembullyan di sekolah.
“Di Jawa Timur ini kekerasan ibu dan anak ini yang nomor satu bukan kekerasan fisik, bukan psikis tapi kekerasan seksual,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Andriyanto menyebut bahwa kedepannya dia akan berupaya mengajukan anggaran tambahan untuk
DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan dalam APBD. Meskipun begitu dia belum menyebut nominal pasti tambahan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak.
Selain itu, dia juga mengatakan akan segera mengisi posisi jabatan untuk Plt Kepala DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan yang saat ini masih kosong.
“Kasus kekerasan terhadap ibu dan anak, baik kekerasan fisik seksual dan psikis itu harus kita perhatikan karena itu menunjukkan kepedulian kita pada nasib anak-anak bangsa,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan mengatakan bahwa pihaknya menitipkan tiga capaian Pemkab Pasuruan yang yang harus dijaga oleh PJ Bupati Pasuruan.
Pertama adalah terkait prestasi Pemkab Pasuruan yang selama 10 tahun terakhir terus meraih penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI.
Kedua adalah menjaga komitmen dalam penyusuan APBD Kabupaten Pasuruan yang selama 10 tahun terakhir selalu tepat waktu.
Kemudian ketiga, menjaga kondisi keharmonisan antara masyarakat di Kabupaten Pasuruan.
“Pak PJ Bupati mungkin sudaj diberi mandat misi hal-hal mendasar seperti stunting, infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi tiga hal tadi penting dijaga karena menyangkut nafas dan hajat hidup warga Kabupaten Pasuruan,” pungkasnya. (sbi/gus).
