Trenggalek, Kabarpas.com – DPRD Kabupaten menggelar rapat paripuna persetujuan Pokok – pokok pikiran (Pokir) Tahun Anggaran 2024, Senin (6/3/2023) siang.
Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono mengatakan, rapat paripurna yang bersifat internal ini membahas terkait Ranperda Pokir Tahun Anggaran 2024 dan baru masuk pada tahap rancangan awal.
“Dari total usulan enam fraksi ada sekitar 1583 usulan,” ucapnya.
Agus menuturkan, usulan tersebut berasal dari reses serta turba dan sekarang sudah masuk di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). “Ini adalah bentuk perjuangan dari teman – teman dewan agar bisa diakomodir di APBD Tahun Anggaran 2024,” imbuhnya.
Politisi dari PKS ini menyebut, terkait sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) perlu kiranya data detail jika ingin merealisasinya. “Kita harus mencari sumber permasalahannya, ” tandaanya.
Dia mencotohkan akar masalahnya, misal soal perencanaannya atau sistem pengawasan saat pelaksanaan APBD.
Dia menambahkan, jika Silpa memang lumayan besar, seperti yang disampaikan oleh beberapa komisi beberapa waktu yang lalu.
Salah satu faktornya, dia menyampaikan, ada kegiatan lelang dimana penyediaannya tidak bertanggungjawab.
“Dalam hal ini Pemkab harus tegas.Karena, ini juga terjadi di tahun sebelumnya,” tukasnya.
Selanjutnya, dia berharap, andai saja pemenang lelang itu ada indikasi tidak akan mampu merealisasi pekerjaan tidak harus dimenangkan.
“Jadi tidak harus yang terendah, namun harus ada kebijakan yang rasional, ” pintanya.
Dia sangat prihatin, dimana Silpa yang lumayan besar juga diikuti dengan adanya infrastruktur yang rusak.
” Nanti kita detailkan terkait persoalan Silpa.Akar persoalannya di mana,” tutupnya (ags/ian).
